Kaesang Ingin Ajak Jokowi Kampanye untuk PSI: Tapi Beliau Sibuk
Kaesang tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2024.
Kaesang tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2024.
Kaesang Ingin Ajak Jokowi Kampanye untuk PSI: Tapi Beliau Sibuk
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mengungkapkan keinginannya mengajak sang ayah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkampanye untuk partainya. Namun, dia menyadari Jokowi memiliki agenda yang padat sebagai kepala negara.
"Kalau kami berharap pasti ya pingin mengajak Pak Presiden untuk kampanye buat PSI. Tapi ya balik lagi beliau sibuk, kita harus memaklumi lah," kata Kaesang di Kiara Artha Park, Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/1).
Dia mengaku tak mengetahui apakah Jokowi akan mengajukan cuti untuk kampanye Pemilu 2024. Kaesang mengatakan dirinya jarang bertemu dan berkomunikasi dengan sang ayah.
"Itu kurang tahu. Saya aja jarang telfonan, jarang ketemu juga. Jadi belum tau juga," ujarnya.
Kendati begitu, Kaesang siap mengundang Jokowi ikut kampanye apabila bersedia turun gunung. Dia meyakini hati Jokowi berada di PSI.
"Ya tapi kalau mengundang ya pasti. Kepingin banget. Itu harapan kami. Tapi ya balik lagi kami ikut Pak Presiden aja. Tapi hati dan jiwa raga Pak Jokowi ada di PSI," jelas Kaesang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.
Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.
"Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sendiri selaku presiden akan berkampanye maka yang dilarang adalah tidak menggunakan fasilitas negara.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," wanti dia.
Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu adalah dibolehkan.
"Masa gini ga boleh? gitu ga boleh ? Berpolitik ga boleh? Boleh! Menteri boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkas Jokowi.