Komisi IV DPR: Kinerja menteri Jokowi oke, arahnya on the track

Meski kerap kontroversial, kinerja Menteri Susi juga dinilai cukup baik.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat enam bulan. Alasannya, Jokowi sudah bekerja sesuai dengan janjinya di kampanye Pilpres 2014 lalu.

"Kami di Komisi IV DPR menilai Pak Jokowi oke-oke saja, arahnya oke on the track. Mitra kerja juga bagus menurut saya," kata Edhy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5).

Sementara, terkait isu reshuffle, ia berharap agar Jokowi tak menendang menteri yang menjadi mitra kerjanya di Komisi IV DPR.

"Kan masalah reshuffle hanya Jokowi yang tahu dan hak prerogatif beliau. Tapi dari 3 menteri yang disebut-sebut kebetulan juga bermitra dengan kami seperti Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Kehutanan sudah bekerja bagus menurut kami," ujar dia.

Untuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kata dia, selama 6 bulan dalam rapat kerja dengan Komisi IV sudah melaporkan peningkatan pertanian di beberapa daerah.

"Komisi IV untuk Menteri Pertanian saya pikir bekerjanya sangat bagus. Ada pertambahan tanaman 700 hektar. Kemudian ada beberapa daerah yang dikunjungi. Produksi beras meningkat di level periode ini," kata Edhy yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

Untuk Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Edhy menilai, meskipun menuai kontroversi dan penolakan dari beberapa nelayan di daerah, namun ia melihat komitmen Susi yang kuat untuk memberantas ilegal fishing patut diacungi jempol.

"Menteri Susi begitu turun bekerja langkah pertama ilegal fishing. Tapi terkait nelayan-nelayan yang tidak boleh menganggap ikan dengan trol. Ini nelayan belum ketemu dengan pemerintah di beberapa daerah," paparnya.

Sementara untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Siti Nurbaya, dirinya juga menilai sang menteri sudah maksimal kinerjanya. Terlebih, kata dia, tugas Siti Nurbaya menyatukan 2 lembaga yakni lingkungan hidup dan kehutanan.

"Menhut ada 2 PR besar, yakni harus menyatukan 2 kementerian. Ini sudah melakukan pekerjaan bagaimana menindak ilegal logging. Menteri LHK baru dapat anggaran sekitar Rp 160 miliar tapi bekerja secara maksimal, meskipun beda anggaran dengan menteri periode sebelumnya yang mencapai anggaran Rp 19 triliun," tukasnya.