Kongres Bali jadi momen PDIP-Jokowi eratkan hubungan
Sebagai partai pemenang dalam Pileg 2014, PDIP dinilai tidak terlihat sebagai partai yang memerintah.
Kongres PDI Perjuangan menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali relasi antara PDIP dengan Presiden Jokowi. Sebagai partai pemenang dalam Pileg 2014, PDIP dinilai tidak terlihat sebagai partai yang memerintah.
"Hal ini penting, karena betapa pun PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dalam Pilleg 2014 dan menjadi partai pengusung serta pemenang Pilpres 2014, namun PDI Perjuangan tak bisa disebut sebagai partai yang memerintah," kata pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Haryadi kepada wartawan, Selasa (7/4).
Menurut Haryadi, setidaknya dari komposisi menteri dan jabatan negara lainnya, PDIP mendapat jatah yang tak proporsional. Bahkan, kata dia, terkesan relasi antara PDIP dengan Jokowi bersifat datar dan cenderung agak berjarak.
"Situasi semacam ini niscaya berakibat buruk bagi pelembagaan dan demokratisasi sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial merupakan amanah UUD 1945. Upaya penegakan sistem presidensial seharusnya dapat dimulai dengan merekayasa relasi antara partai pengusung (dan pendukung) dengan Presidennya. Dalam hal ini, posisi PDI Perjuangan merupakan 'kekuatan etik', bukan kekuatan negara," ujarnya.
Sedangkan posisi Presiden Jokowi, kata dia, adalah merupakan 'petugas partai' untuk kemajuan negara. Sebagai kekuatan etik, PDIP wajib mendorong dan mengingatkan Presiden untuk selalu menyerap ideologi partai dalam program dan kebijakan presiden.
Sementara Presiden Jokowi sebagai 'petugas partai' wajib mengacu ideologi partainya dalam melangkah mengelola pemerintahan negara.
"Hanya dengan cara begitu sistem presidensial akan tegak. Kita berharap kongres PDI Perjuangan di Bali nanti bisa mengeratkan kembali hubungan partai dengan presidennya. Serta, bisa menegakkan sistem presidensial lewat relasi partai dengan presidennya. Inilah momentum bagi PDI-Perjuangan dan Presiden Jokowi," ungkapnya.
Baca juga:
Kongres PDIP bakal kembalikan kemesraan Jokowi-Megawati
Kongres PDIP harus pertegas pola hubungan dengan Presiden Jokowi
FX Rudy: Jokowi takkan jadi ketum PDIP
Kongres belum dimulai, Ketua Panitia pastikan Mega jadi ketum PDIP
Kongres PDIP hanya akan bahas dan tunjuk kepengurusan partai
Polda Bali minta simpatisan tak membanjiri Kongres PDIP
1000 Polisi bakal dikerahkan untuk amankan Kongres PDIP
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Mengapa Prabowo dikatakan dapat menjembatani hubungan Jokowi dengan PDIP? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk mengembalikan lagi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.