KPK diteror, Golkar salahkan Jokowi tak cepat atasi kisruh KPK-Polri
Jokowi seharusnya cepat mengambil tindakan tegas agar masalah ini tidak semakin melebar.
Sejumlah penyidik dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mendapat teror dari pihak yang tidak dikenal. KPK pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberi perlindungan terhadap lembaga KPK dan seluruh pegawainya.
Menanggapi masalah teror tersebut, anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan, Jokowi seharusnya cepat mengambil tindakan tegas agar masalah ini tidak semakin melebar.
"Itu karena tidak diselesaikan oleh Presiden secara segera, sehingga konflik ini melebar ke mana-mana," ucapnya, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).
Ketua DPP Partai Golkar itu juga mengimbau kepada dua institusi yang saling berseteru ini untuk tidak mencampurkan ke dalam ranah politik. Dia berharap, keputusan praperadilan menjadi jalan keluar yang baik nantinya.
"Jelas kami tidak menghendaki politisasi dalam konflik ini, kita menunggu praperadilan," imbuhnya.
Selain itu, Tantowi juga menagih janji Presiden yang akan menyelesaikan kisruh KPK-Polri dalam minggu ini. "Presiden sesuai pernyataan di beberapa kesempatan bilang paling lambat minggu depan mengambil keputusan. Jadi kita tunggu saja," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, mengakui sebagian penyidik dan pegawai lembaga penegak hukum itu mendapat teror yang serius. Bahkan menurut dia, ancaman itu juga sampai kepada keluarga penyidik dan pegawai.
"Ancaman yang serius itu bukan hanya kepada staf dan karyawan KPK saja, tapi juga melebar pada keluarga dan ini sangat serius dan sangat mengkhawatirkan," kata Bambang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2).
Menurut Bambang, hal ini bisa menimbulkan krisis karena ancaman terhadap KPK berdampak secara nasional. Dia meminta supaya permasalahan ini cepat selesai karena ancaman itu sudah menyangkut nyawa.
Baca juga:
Sore ini, Bareskrim kembali periksa Bupati Kotawaringin Barat
Jokowi minta peneror KPK ditangkap
Kisruh KPK-Polri berlarut, langkah pisahkan Jokowi-PDIP akan mulus
Cerita teror penodongan pistol di pagar belakang KPK
Cegah aksi teror, KPK tambah kamera pengawas
Curhat KPK sering diintimidasi sampai bikin tim antiteror
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023