LIVE

KPU DKI tidak akan verifikasi pendukung Ahok di luar negeri

Alasannya adalah karena KPU DKI tidak diberi anggaran untuk melakukan verifikasi faktual warga di luar negeri.

KPU

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno memastikan pihaknya tidak akan melakukan proses verifikasi faktual dukungan calon independen ke luar negeri. Kebijakan itu disampaikan Sumarno saat rapat bersama Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta dengan agenda, tata cara verifikasi faktual bagi calon perseorangan siang tadi.

Dia meminta kepada warga yang memberikan dukungan bagi petahana Basuki T Purnama untuk pulang kampung dulu untuk menyelesaikan verifikasi dukungannya kepada KPU DKI.

"Monggo pulang kampung ke Jakarta. Kami lakukan verifikasi, alamat domisili bersangkutan," kata Sumarno di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (21/6).

Alasannya adalah karena KPU DKI tidak diberi anggaran untuk melakukan verifikasi faktual atas dukungan warga di luar negeri. Sementara, verifikasi faktual akan memakan waktu sekitar 14 hari dimulai pada tanggal 21 Agustus sampai 3 September 2016.

"Yang jelas anggaran kami enggak anggarkan verifikasi pendukung luar negeri enggak menduga sama sekali enggak menduga sebelumnya bahwa KPU enggak lakukan verifikasi luar negeri," terang Sumarno.

(mdk/hhw)
KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK
Jokowi Hormati Putusan DKPP Pecat Ketua KPU: Pemerintah Pastikan Pilkada 2024 Jujur dan Adil

Adapun pemerintah memiliki waktu 7 hari untuk menerbitkan Keppres, usai putusan DKPP dibacakan.

ketua kpu
Besok, DKPP Periksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Pelecehan Terhadap Anak Buah

Sidang dugaan pelanggaran etik ini akan digelar DKPP secara tertutup.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Besok, DKPP Periksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Pelecehan Terhadap Anak Buah

Sidang dugaan pelanggaran etik ini akan digelar DKPP secara tertutup.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari
Sambangi KPU, Eks Ketua KPK Minta Kepastian Hukum Soal Putusan Bawaslu Loloskan Jadi Anggota DPD

Dirinya akan menunggu hasil keputusan KPU RI agar mendapat kepastian hukum.

agus rahardjo
KPU Pastikan Penonaktifan NIK Tak Pengaruhi Hak Suara di Pilgub Jakarta

warga yang merasa dirugikan atas penonaktifan NIK pun bisa mengajukan keberatan.

NIK
KPU Pastikan Pemungutan Suara Ulang di Berbagai Daerah Siap Digelar Besok

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masih ada beberapa daerah yang harus melakukan PSU.

KPU RI
Dua Kali Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP Terkait Perempuan

eradu juga diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan Pengadu.

KPU
KPU Ingatkan Paslon Kepala Daerah Wajib Laporkan Dana Kampanye Relawan

Relawan saat ini merupakan merupakan elemen tak terpisahkan dalam demokrasi Indonesia.

KPU
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Presiden Jokowi
KPK Dinilai Perlu Studi ke Kejagung agar Tidak Mudah Kalah di Pengadilan

Membangun kasus dari awal itu membutuhkan pemahaman hukum tinggi khususnya soal tindak pidana korupsi.

praperadilan gubernur kalsel
KPU DKI Tetapkan DPS Pilkada Jakarta 8,2 Juta Orang

Wahyu mengatakan pengurangan jumlah pemilih tersebut, karena memang ketika dilakukan coklit ada warga yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal dan lain

Pilkada Jakarta
Jokowi Belum Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari Ketua KPU

Presiden Jokowi belum meneken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU.

ketua kpu dipecat