Sambangi KPU, Eks Ketua KPK Minta Kepastian Hukum Soal Putusan Bawaslu Loloskan Jadi Anggota DPD
Dirinya akan menunggu hasil keputusan KPU RI agar mendapat kepastian hukum.
Dia mengungkapkan, kedatangannya ke KPU RI untuk menyerahkan berkas-berkas terkait putusan Bawaslu. 
Sambangi KPU, Eks Ketua KPK Minta Kepastian Hukum Soal Putusan Bawaslu Loloskan Jadi Anggota DPD
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, menyambangi KPU RI untuk meminta kepastian hukum perihal putusan Bawaslu dan meloloskan dirinya jadi Anggota DPD dari Jawa Timur.
Dia mengungkapkan, kedatangannya ke KPU RI untuk menyerahkan berkas-berkas terkait putusan Bawaslu. Selanjutnya segera dirundingkan oleh komisioner KPU.
"Karena kita baru nyerahin hari ini mereka akan merundingkan dengan atasan. Tadi yang terima Pak Deputi, karena ketuanya sedang ke Padang," kata Agus, saat diwawancarai di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (11/7).
Dia mengatakan, bukti-bukti sudah jelas bahwa Kondang Kusumaning Ayu tidak memenuhi syarat sebagai anggota DPD.
"Sudah ada putusan dari Bawaslu Jatim mengenai Bu Kondang itu secara sah dan meyakinkan tidak memenuhi administrasi pada waktu pendaftaran karena identitasnya tidak betul. Jadi sebetulnya beliau itu pegawai yang dibayar APBN waktu pemilu tidak mengundurkan diri, ngakunya mahasiswi," jelas dia.
Namun, dirinya akan menunggu hasil keputusan KPU RI agar mendapat kepastian hukum yang jelas terhadap putusan Bawaslu tersebut. "Ya kita nunggu keputusan KPU ya," imbuh Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Tim Hukum Agus Rahadjo, Febri Diansyah menyampaikan KPU akan segera membahas dan memutuskan hasil keputusan dari Bawaslu.
"KPU segera akan membahas, tentu bersama komisioner dan diputuskan bersama dan harapan kami itu dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada," jelas dia.
"Apakah itu di level UU ataupun di level PKPU itu sendiri itu secara umumnya rinciannya silahkan," imbuh Febri.
Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Donal Fariz pun mendorong agar KPU segera memberikan kepastian hukum. Sebab, keputusan Bawaslu sah secara hukum.
"Mendorong Komisi Pemilihan Umum agar dengan secara baik, cepat memberikan kepastian hukum untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu tersebut. Ini sah kok secara hukum, bukan lembaga yang tidak kompeten, tapi Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk memutus hal demikian," imbuh dia.
- Ternyata Sektor Kesehatan Sumbang 5 Persen Efek Gas Rumah Kaca, Begini Cara Mengatasinya
- Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
-
Alma Fikhasari
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024
