KPU klaim sengaja tutup laman resmi untuk tangkal serangan peretas
Selain itu, Arief menambahkan, hasil hitung cepat perolehan suara Pilkada yang diunggah di laman KPU bukan dijadikan keputusan untuk menetapkan pasangan kepala daerah secara definitif.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya sengaja menutup sementara laman resmi lembaganya saat perhitungan real count hasil Pilkada Serentak. Alasan KPU sering menutup akses laman infopemilu.kpu.go.id untuk menangkal serangan peretas.
"Sekarang bagaimana kok KPU terhadap proses informasi ini ditutup? Ya karena serangan banyak masuk. KPU mempelajari itu. Daripada nanti makin menimbulkan kegaduhan maka kita hold dulu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).
-
Mengapa KPU didirikan? KPU didirikan sebagai hasil dari reformasi politik pasca Orde Baru.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
Dia mengungkapkan, laman resmi KPU hingga saat ini diretas oleh hacker. Untuk itu KPU harus membersihkan dan memperkuat sistem agar tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara Pilkada.
"Sampai sekarang sistem KPU masih diretas terus. Sampai kita membersihkan, memperkuat, ya anda lihat sistem apapun di manapun lah pasti potensi untuk diserang itu ada," terangnya.
"Pasti kalau sudah ditutup lubang yang di kanan dia nyari yang di kiri. Tutup kiri dia nyari di tengah. Tutup tengah cari yang di atas. Seterusnya. Selalu begitu. Nah kita selalu mempersiapkan diri untuk menutup lubang-lubang itu," sambung Arief.
Selain itu, Arief menambahkan, hasil hitung cepat perolehan suara Pilkada yang diunggah di laman KPU bukan dijadikan keputusan untuk menetapkan pasangan kepala daerah secara definitif.
Penetapan kepala daerah terpilih akan dilakukan secara berjenjang melalui berita acara yang dibuat dari TPS, PPK, KPU Kota sampai Kabupaten.
"Itu bukan hasil resmi penetapan. KPU menggunakan itu untuk melakukan kontrol supaya pasukannya tidak nakal. Partai lebih cepat banyak terlibat," tandas Arief.
Baca juga:
Terancam tak bisa nyalon, Taufik yakin PKPU akan digugat
Jokowi soal KPU larang eks napi korupsi nyaleg: Yang tak puas, ambil langkah hukum
KPU sebut tak ada kunci-kuncian dengan DPR dan pemerintah soal PKPU
KPU yakin larangan eks koruptor jadi caleg sah tanpa tanda tangan Menkum HAM
Setuju PKPU, PKS klaim tak pernah usung eks napi korupsi jadi Caleg
Bamsoet minta KPU tak pencitraan larang eks napi korupsi jadi caleg