Kubu Prabowo Ingatkan Netralitas TNI-Polri dan BIN di Pemilu 2019
Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pilpres 2019. Termasuk BIN, Benny ingin institusi di bawah kendali Presiden Jokowi itu wajib netral untuk menjaga demokrasi di Indonesia tetap tumbuh.
Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman menyoroti netralitas TNI, Polri dan ASN dalam Pilpres 2019. Termasuk BIN, Benny ingin institusi di bawah kendali Presiden Jokowi itu wajib netral untuk menjaga demokrasi di Indonesia tetap tumbuh.
"Kita lihat, apakah TNI, Polri, ASN seperti BIN netral? Kita cemas, saya lebih banyak cemas," kata Benny saat menghadiri diskusi bertajuk 'Keamanan Pilpres 2019: Optimisme atau Kekhawatiran' di Seknas Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Selasa (18/12).
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menemui Ketum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang diklaim oleh Prabowo? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Bagaimana hubungan Budi Djiwandono dengan Prabowo Subianto? Budi adalah anak dari Joseph Sudrajad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo. Sang ibu merupakan kakak dari Prabowo Subianto.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kenapa Prabowo Subianto dan Jenderal Dudung menggandeng tangan Jenderal Tri Sutrisno? Momen ini terjadi ketika ketiga jenderal tersebut sedang berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan atau tempat digelarnya gala dinner seusai mengikuti rangkaian parade senja atau penurunan upacara bendera merah putih.
Diskusi ini dihadiri sejumlah tokoh yang merupakan pendukung paslon nomor urut 02 itu, antara lain aktivis HAM Natalius Pigai serta Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto. Hadir sebagai moderator Politikus Demokrat Ramadhan Pohan.
Benny mengatakan, penegak hukum wajib untuk menegakkan hukum secara otonom. Termasuk apabila memang ditemukan manipulasi oleh kedua kubu, harus diproses adil.
"Tidak boleh memilih. Untuk mewujudkan harus adil, penegakan hukum tidak otonom, rakyat kita sudah cerdas, maka rakyat akan memilih jalannya sendiri," kata Benny lagi.
Termasuk soal e-KTP, Benny melihat, kartu identitas sebagai syarat mencoblos itu harus benar-benar clear. Jangan sampai disalahgunakan, seperti kasus e-KTP tercecer yang berpeluang menimbulkan opini negatif jelang pemilu.
Tugas penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu juga menjaga agar pemilu berjalan adil, transparan. Jangan sampai, kata dia, ada daftar pemilih siluman.
"Penyelenggara pemilu sungguh-sungguh menjaga netralitas. Masalah e-KTP harus diselesaikan termasuk DPT, masa ada hantu-hantu. DPT siluman, dia adalah kunci utama memenangkan Jokowi-JK zaman dulu. Seperti apa modusnya, hentikan praktik semacam itu. Apakah hantu DPT atau hantu TPS atau hantu C6," jelas dia.
diskusi seknas prabowo dan sandi tentang keamanan pilpres 2019 ©2018 Merdeka.com/istimewa
"Solusinya, kita butuh pemimpin tegas. Alangkah indahnya incumbent menang dengan cara-cara elegan," kata dia.
Sementara itu, Timses Prabowo-Sandiaga. Letjen TNI Marinir (Purn) Suharto menyinggung adanya kekhawatiran soal ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional jelang Pilpres 2019.
Menurut Suharto, kekhawatiran dan ancaman itu datang bukan dari faktor eksternal, melainkan karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berdasarkan kepada prinsip keadilan.
Menurutnya, ketidakadilan dapat memunculkan radikalisme seperti munculnya aksi kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua beberapa waktu lalu.
"Ini ketidakadilan, kalau timbul ketidakadilan, radikalisme muncul. Radikalisme itu keluar dari ketidakadilan, tidak adil dalam berkehendak, berpikir dan bertindak," tambah Suharto.
Baca juga:
Prabowo Sebut Indonesia Bisa Punah, Wiranto Ajak Bertaruh Rumah Masing-Masing
Hidayat Nur Wahid Tak Yakin Prabowo Mengatakan Kalau Kalah Indonesia Punah
Kesehatan Membaik, Ma'ruf Amin Bakal Kampanye ke Luar Jawa
Ma'ruf Amin Optimalkan Relawan Dongkrak Suara di Banten, DKI dan Jabar
PPP Nilai Prabowo 'Lebay Banget' Bilang Negara Punah Jika Kalah Pilpres 2019
Golkar: Rakyat Makin Yakin Tidak Selayaknya Prabowo jadi Presiden
NasDem: Negara Justru Terancam Bahaya Jika Prabowo Menang