Kubu Prabowo Tuding Kabinet Jokowi Banyak Bercokol Pelanggar HAM
Aktivis Politik Hukum dan Keamanan itu juga membahas soal pelanggaran HAM. Menurutnya, ucapan penutup Jokowi di debat seolah-olah membingkai Prabowo punya rekam jejak pelanggar HAM. Dirinya tak setuju. Sebabnya, dalam sosok pelanggar HAM berat sesungguhnya berada di kubu Jokowi.
Anggota Direktorat Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nicholay Aprilindo risih dengan pertanyaan Jokowi kepada Prabowo Subianto di debat perdana capres-cawapres soal mantan napi koruptor nyaleg. Menurutnya, Jokowi tak sadar dengan ucapannya.
"Capres 01 menyerang Gerindra. Padahal capres 01 sendiri mengeluarkan statement bahwa napi koruptor boleh nyaleg. Kenapa dipermasalahkan oleh Jokowi," kata Nicholay saat diskusi 'Jejak-jejak Kebohongan Jokowi' di Seknas Prabowo-Sandi Jl HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).
-
Mengapa para aktivis mendesak Presiden Jokowi terkait pelanggaran HAM? Mereka mendesak segera diadilinya pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan dan pelanggaran berat HAM.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
Selain Nicholay, hadir sebagai pembicara, mantan Stafsus Menteri ESDM, Sudirman Said, dan Politikus PKS Indra. Hadir pula mantan anggota DPR, Ramadhan Pohan sebagai moderator diskusi.
Padahal, kata dia, kader partai yang paling banyak ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini adalah partai penguasa. Nicolay merasa heran dengan ucapan Jokowi.
"Kalau kita lihat di partai-partai pendukung Jokowi pun banyak napi koruptor. Kalau lihat dari angka, yang ditangkap KPK ada di partai mana? Ya partai penguasa. Itu yang mengganjal pikiran saya," ujarnya.
Aktivis Politik Hukum dan Keamanan itu juga membahas soal pelanggaran HAM. Menurutnya, ucapan penutup Jokowi di debat seolah-olah membingkai Prabowo punya rekam jejak pelanggar HAM. Dirinya tak setuju. Sebabnya, dalam sosok pelanggar HAM berat sesungguhnya berada di kubu Jokowi.
"Seolah-olah Prabowo distigma oleh capres 01 adalah pelanggar HAM. Beliau lupa di kabinet beliau banyak bercokol beberapa orang pelanggar HAM. Sebut saja satu Wiranto. Saya saksi hidup pelanggaran HAM berat Timor Timur. Kebetulan saya berasal dari sana," ucap Nicholay.
Nicholay yang pernah berada di komisi independen HAM Timor Lorosae itu mengaku punya bukti dan fakta tentang pelanggaran HAM Timor Timur tahun 1999 lalu. Dia berani bertanggung jawab atas ucapannya.
"Banyak bukti-bukti saya simpan tentang pelanggaran HAM di Timor Timur siapa, berbuat apa di sana," tambah Alumni Lemhannas itu.
Untuk diketahui, pada debat capres-cawapres di Hotel Bidakara 17 Januari lalu, Capres nomor urut 01 Joko Widodo sempat bertanya kepada Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto soal komitmen pemberantasan korupsi. Dia pun menyinggung partai Prabowo yang mencalonkan eks napi korupsi menjadi caleg.
Kemudian, saat closing statement, Jokowi tak banyak mengucap kata. Dirinya menekankan tak punya potongan ditaktor, otoriter, Korupsi serta pelanggar HAM. Jokowi bersama Ma'ruf Amin hanya fokus ingin bekerja.
"Kami tidak punya rekam jejak langgar HAM dan tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi-Amin akan pertaruhkan reputasi, gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini," ucap Jokowi.
Baca juga:
Fadli Zon Nilai Tarik Ulur Pembebasan Ba'asyir Blunder Jokowi
Percaya Median, Fadli Zon Sebut Lembaga Survei Lain Tak Jelas Donaturnya
Survei Disebut 'Framing Politik', Median Minta Kubu Jokowi Tak Buruk Sangka
Ma'ruf Amin: Sudah Lama Kader NU Tak Jadi Pemimpin Nasional Sejak Gus Dur
Sosok Penyebar Hoax Ijazah Palsu Jokowi di Mata Warga
Jokowi Bangun Bandara di Yogyakarta dan Semarang, Ini Keistimewaannya
Eks Pimpinan KPK: Jokowi Relatif Lebih Baik di Bidang Hukum & Korupsi