La Nyalla mundur dari penjaringan Cagub-Cawagub Jatim via Demokrat

Kecewa manuver politik Partai Demokrat yang membuka kembali penjaringan bakal calon gubernur (Cagub)-Cawagub di Pilgub Jawa Timur 2018, kandidat gubernur La Nyalla M Mattalitti mundur dari penjaringan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Kecewa manuver politik Partai Demokrat yang membuka kembali penjaringan bakal calon gubernur (Cagub)-Cawagub di Pilgub Jawa Timur 2018, kandidat gubernur La Nyalla M Mattalitti mundur dari penjaringan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.

Berdasarkan Surata Edaran (SE) DPP Partai Demokrat Nomor: 23/INT/DPP.PD/IX/2017 tertanggal 18 September, Partai Demokrat membuka kembali penjaringan tahap dua hingga 30 September. Dan informasinya, di hari terakhir pendaftaran, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengambil formulir.

Sayang, upaya politik yang dilakukan Partai Demokrat ini tidak disambut baik oleh La Nyalla yang mengambil formulir pada Juli 2017 lalu.

"Ini soal komitmen dan kredibilitas dari sebuah proses politik yang seharusnya transparan, akuntabel dan amanah," kata La Nyalla dalam pernyataan tertulisnya, Senin (2/10).

Dengan membuka kembali penjaringan, La Nyalla menilai Partai Demokrat tidak memberi edukasi politik yang baik ke publik. "Ternyata harapan besar kita bersama untuk mewujudkan proses politik yang jujur, transparan dan kredibel tidak sejalan dengan keputusan Partai Demokrat yang saya nilai masih jauh dari nilai-nilai komitmen berpolitik secara sehat," ungkapnya kesal.

Padahal, komitmen itu disampaikan partai di forum resmi maupun pernyataan tertulis resmi, yang juga telah diketahui secara luas oleh publik melalui media massa. "Ada kekecewaan bagi saya, karena komitmen waktu pendaftaran yang sudah disepakati bersama dengan calon-calon yang lain tidak sesuai dengan kesepakatan bersama."

Kembali Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini memaparkan, perubahan jadwal penjaringan Cagub-Cawagub yang dilakukan Partai Demokrat ini patut disesalkan. Sebab perubahan ini tanpa pemberitahuan kepada calon yang sebelumnya sudah mendaftar secara sungguh-sungguh.

"Itu menyalahi fatsun politik yang seharusnya dipahami elite partai. Publik diberi suguhan manuver politik yang tidak elok," tambahnya.

Baginya, proses politik bukan soal menang-kalah atau kuat-lemah dalam konteks kekuasaan. Tapi seyogianya proses yang ditunjukkan para elite partai bisa menunjukkan cara berdemokrasi yang beradab. Publik saat ini membutuhkan keteladanan dari elite dan institusi politik.

"Untuk itu, dengan kesadaran penuh berlandaskan akal sehat dan tanggung jawab serta komitmen saya untuk masyarakat Jatim, saya mundur dari pendaftaran pencalonan gubernur Jatim dari Partai Demokrat," tandasnya.