Larang Tenaga Ahli kampanye Caketum Golkar, Setnov dianggap paranoid
"Padahal pemilihan ketua umum Golkar itu kan tergantung pengurus daerah dan DPP Golkar yang punya hak suara di Munas."
Dua Calon Ketua Umum Partai Golkar yang menjadi pimpinan Fraksi Golkar, Setya Novanto dan Aziz Syamsuddin melakukan manuver baru. Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi dan Aziz sebagai sekretarisnya, menandatangani surat instruksi melarang tenaga ahli dari partainya untuk terlibat aktif dalam proses pencalonan Ketua Umum Partai Golkar di Munaslub 2016.
Menanggapi hal tersebut, Muhammad Sukron dari Segitiga Institute menilai, keluarnya surat itu membuktikan betapa Novanto dan Aziz benar-benar menutup ruang bagi calon lawan-lawannya untuk mempersiapkan diri jelang Munaslub Golkar mendatang. Baginya, surat itu membuktikan betapa besarnya ketakutan Novanto dan Aziz.
"Novanto cuma paranoid saja. Padahal pemilihan ketua umum Golkar itu kan tergantung pengurus daerah dan DPP Golkar yang punya hak suara di Munaslub. Tak ada kaitan dengan tenaga ahli fraksi," kata Sukron saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/3).
Lebih lanjut, Sukron menegaskan, jauh lebih positif bila Setnov justru memperbaiki kualitas dirinya sendiri dengan sering-sering hadir dalam rapat-rapat di DPR. Bukannya malah menitip absen seperti kejadian di rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu.
"Novanto harusnya ngaca dong. Bukan performa Tenaga Ahli yang harusnya diperbaiki, tapi justru performa dirinya sendiri," tegasnya.
Diketahui, beredar surat instruksi dari pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin. Inti surat tersebut, Setnov melarang tenaga ahli Fraksi Golkar terlibat aktif dalam proses kandidasi calon ketua umum DPP Partai Golkar pada Munaslub 2016.
Surat tersebut dikeluarkan tanggal 14 Maret 2016. Surat ditujukan kepada anggota fraksi Partai Golkar, tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli anggota FPG DPR.
Selain kasus Papa Minta Saham, Setnov sempat menjadi bahan perbincangan di media sosial akibat ketahuan menitip absensi paripurna. Saat itu, Novanto sedang ada di Sulawesi Utara, tetapi tanda tangannya ada di halaman absensi rapat paripurna di waktu yang bersamaan.
Baca juga:
Disentil, Setya Novanto mulai berani terang-terangan serang Akom
Setnov ngaku jadi saksi saat Akom teken surat tak maju ketum Golkar
Jumawanya Akom pamer diri lebih hebat dibanding Setnov
Jadi ketua DPR, Akom klaim lebih sukses ketimbang Setnov
'Papa Minta Saham' bikin Setnov populer sebagai calon ketum Golkar
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Siapa yang menyesali kericuhan di diskusi Generasi Muda Partai Golkar? Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) ladi Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.