Lima Ketum Parpol Sarankan Jokowi soal Perppu UU KPK jadi Opsi Terakhir
Arsul menegaskan, kendati koalisi menyarankan Perppu menjadi opsi terakhir, tidak mengartikan partai menolak wacana tersebut.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkap isi pertemuan Presiden Joko Widodo bersama lima ketua umum partai koalisi di Istana Bogor, Senin (30/9). Para ketua umum partai koalisi membisiki Jokowi opsi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK untuk melakukan revisi adalah pilihan terakhir.
"Partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti dieksplore juga," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Munculnya wacana Jokowi mengeluarkan Perppu UU KPK setelah tokoh masyarakat bertemu presiden di Istana Merdeka. Mereka menyarankan Jokowi untuk membatalkan revisi UU KPK.
Arsul menegaskan, kendati koalisi menyarankan Perppu menjadi opsi terakhir, tidak mengartikan partai menolak wacana tersebut.
"Bukan setuju atau tidak. Kata-katanya itu menjadi opsi terakhir, ada opsi-opsi lain yang masih bisa ditempuh oleh bapak presiden," ucapnya.
Partai koalisi berpendapat, Perppu menjadi opsi terakhir karena ada dua pilihan lainnya. Pertama, masih ada jalur judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, legislative review di DPR.
"Mengapa kita tidak eksplore yang lain. Memang untuk selesaikan soal ini jangan sim salabim minta Perppu minggu ini maka minta Perppu juga minggu ini. Kan harus dikaji juga secara keseluruhan apa bener yang ada di revisi melemahkan atau itu persepsi persepsi. Ya mari kita debatkan di ruang publik," jelas Arsul.
Jokowi bertemu lima ketua umum partai koalisi. Lima partai tersebut yang masuk ke parlemen. Mereka adalah, Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa. Pertemuan dilakukan menjelang pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR baru.
Arsul membantah ada pembicaraan posisi ketua MPR. Kata dia urusan tersebut dikomunikasikan dengan sembilan fraksi di MPR dan satu DPD. "Enggak usah musyawarah dengan presiden," ucapnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
Baca juga:
Batal Gelar Demo di DPR, BEM Nusantara Bakal Gugat UU KPK ke MK
Faisal Basri: RI Akan Alami Kemunduran Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK
POLLING: Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK?
Demokrat Nilai Tak Ada Urgensi Jokowi Terbitkan Perppu KPK
PKB Sebut Presiden Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perpu UU KPK