Luhut Sebut Jokowi Ingin Naikan Anggaran Pertahanan 1,5 Persen dari PDB
Luhut menyebut capres petahana Joko Widodo atau Jokowi sejatinya ingin meningkatkan anggaran pertahanan sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, dia menilai kenaikan anggaran juga harus didasarkan pada analisis informasi intelijen.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat Pilpres tentang anggaran pertahanan. Dia mengatakan, pemerintah tak bisa begitu saja langsung menaikkan anggaran pertahanan.
Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi dalam menaikkan anggaran pertahanan. Jika tidak, keseimbangan APBN bisa goyang.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
"Jadi enggak bisa dong main naikin aja, nanti goyang dong keseimbangan APBN kita," ujar Luhut usai debat Pilpres 2019 di Hotel Sangri-La Jakarta Pusat, Sabtu 30 Maret 2019.
Luhut menyebut capres petahana Joko Widodo atau Jokowi sejatinya ingin meningkatkan anggaran pertahanan sekitar 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Namun, dia menilai kenaikan anggaran juga harus didasarkan pada analisis informasi intelijen.
"Seperti yang dibilang presiden tadi semuanya itu adalah perkiraan intelijen strategis, dari TNI dan kami dulu membuat postur TNI itu berangkat dari perkiraan intelijen strategis," jelasnya.
Untuk itu, Luhut meminta agar seluruh pihak mempercayai intelijen strategis yang dibuat TNI. Dia menyatakan berdasarkan intelijen strategis TNI, sampai 20 tahun ke depan belum ada potensi invasi.
"Jadi ya harus percaya juga dong dengan perkiraan intelijen strategis TNI, bahwa 20 tahun ke depan belum ada potensi, perkiraan ya, adanya invasi ke Indonesia," ungkapnya.
Sebelumnya, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut anggaran pertahanan dan keamanan Indonesia terlalu kecil. Hal itu diketahuinya karena dirinya merupakan mantan Danjen Kopassus.
"Di bidang pertahanan keamanan, kita terlalu lemah, anggaran kita terlalu kecil, ini akan kita perbaiki," ujar Prabowo saat debat capres 2019 di Shangri-La Hotel Jakarta, Sabtu (30/3).
Ia lalu menyebut, kekayaan negara tak akan bisa dijaga jika keamanan suatu negara lemah. Maka dari itu, Prabowo berharap alat utama sistem senjata (alutsista) untuk TNI dan alat material khusus (almatsus) untuk Polri harus dimodernisasi.
"Saya melihat pertahanan Indonesia lemah karena kita tak punya uang," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, harta kekayaan Indonesia berada di luar negeri. Karena itulah, Indonesia tak bisa memodernisasi alutsista dan almatsus.
Atas pernyataan itu, capres nomor urut 01 Jokowi kembali menegaskan dirinya masih sangat percaya dengan TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dia pun mengaku akan memperhatikan anggaran pertahanan.
Dia mengakui jika dibandingkan dengan negara tetangga, anggaran alutsista TNI sangat kecil. Namun Ia meyakini, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, tidak ada invasi ke negeri Indonesia.
"Dari informasi intelijen strategis dalam 20 tahun ke depan, invasi dari negeri lain ke kita tidak ada. Tapi yang harus diwaspadai konflik dalam negeri," ujar Jokowi.
Reporter: Lisza Egeham
(mdk/fik)