Manuver Munaslub dinilai rusak soliditas Partai Golkar jelang Pilpres 2019
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini mempertanyakan, bagaimana kader-kader partai berlambang pohon beringin bisa memupuk kesetiakawanan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Wakil Ketua Umum SOKSI Erwin Ricardo Silalahi menyesalkan manuver sekelompok elite Partai Golkar yang mendorong-dorong digelarnya Munaslub sebelum keluarnya keputusan sidang Pra-Peradilan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Langkah tersebut bertentangan dengan prinsip kesetiakawanan sebagaimana yang tercantum dalam Ikrar Partai Golkar Panca Bhakti.
"Sebagai kader Golkar kita tidak boleh mengangkangi pesan filosofis dari sumpah dan janji kader yang termuat dalam Ikrar Partai Golkar Panca Bhakti, khususnya pada point ketiga yang menggariskan mutlaknya watak setia kawan," katanya seperti dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/11).
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini mempertanyakan, bagaimana kader-kader partai berlambang pohon beringin bisa memupuk kesetiakawanan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila di lingkungan Golkar saja tidak konsisten melakoni watak setia kawan seperti yang diamanatkan di dalam isi Ikrar Partai Golkar Panca Bhakti.
"Rasanya aneh, tidak patut, dan melawan akal sehat kolektif, jika saat Ketua Umum Partai Golkar sedang tertimpa masalah hukum yang berat, kader-kader Partai Golkar sendiri justru menghukumnya yakni dengan sengaja menyingkirkan ketua umumnya. Seharusnya semua kader tanpa kecuali bersabar menunggu hasil Pra-Peradilan seperti yang telah disepakati dalam Rapat Pleno," ujar Erwin.
Selain itu, Erwin menambahkan, manuver percepatan Munaslub dapat merusak soliditas Partai Golkar yang saat ini sedang dalam tahap konsolidasi untuk pemenangan Pilkada Serentak 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.
Dia menilai, manuver percepatan Munaslub ini pasti akan mengorbankan konsolidasi organisasi di level Dewan Pimpinan Daerah, khususnya di level Kabupaten/Kota, menghadapi event politik 2018 dan 2019.
"Konsolidasi organisasi di DPD-DPD sudah pasti terganggu dan mengakibatkan fragmentasi yang parah, jika terjadi manuver-manuver politik yang vulgar untuk kepentingan pragmatis percepatan Munaslub," tutup Erwin.