Melihat Peluang Gibran Ganjal Anies Baswedan di Pilgub DKI
Partai Demokrat menuding Presiden Joko Widodo menyiapkan putranya Gibran Rakabuming Raka bertarung di Pilgub DKI untuk melawan Anies Baswedan. Sehingga, Jokowi lebih memilih Pilkada digelar serentak di 2024 daripada normalisasi 2022-2023.
Partai Demokrat menuding Presiden Joko Widodo menyiapkan putranya Gibran Rakabuming Raka bertarung di Pilgub DKI untuk melawan Anies Baswedan. Sehingga, Jokowi lebih memilih Pilkada digelar serentak di 2024 daripada normalisasi 2022-2023.
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, peluang Gibran maju di Pilkada DKI Jakarta memang terbuka. Namun, belum tentu bisa mengganjal Anies Baswedan. Sebab ada beberapa faktor.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Siapa yang mendampingi Gibran saat deklarasi Prabowo-Gibran? Kehadirkan Selvi Ananda, istri dari Gibran saat deklarasi Prabowo-Gibran sebagai Capres dan Cawapres di Gedung Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Rabu, (25/10/23) menyita perhatian.
-
Bagaimana Gibran disambut saat tiba di kantor Partai Golkar? Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disambut Lodewijk dan Menpora Dito.
-
Kapan Anies dan Cak Imin menghadiri penetapan Prabowo-Gibran? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
-
Apa yang dilakukan Anies dan Cak Imin di acara penetapan Prabowo-Gibran? Anies-Cak Imin menjelaskan alasannya menghadiri acara penetepan capres-cawapres terpilih yang digelar KPU. "Ini sebuah proses bernegara dan kita menghormati proses bernegara ini hingga tuntas.
-
Siapa yang bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo dan Anies Baswedan.
"Tapi kalau dimaksudkan mengganjal mengalahkan Anies di (Pilkada) 2024, saya kira tergantung variabel yang akan dilihat nanti di 2024," kata Qodari kepada wartawan, Kamis (11/2).
Pertama, peluang petahana terpilih kembali. Anies bisa melanjutkan ke periode kedua jika pada periode saat ini dianggap masyarakat berhasil. Peluang penantang memenangkan kontestasi akan lebih kecil.
Kecuali ada faktor lain seperti kalahnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2017 yang meski tingkat kepuasan masyarakat tinggi tetapi kalah karena isu agama.
"Siapapun dia tergantung dari tingkat kepuasan tadi kalau tingkat kepuasan tinggi, maka peluang bagi penantang kecil karena masyarakat akan menggunakan logika atau mekanisme berpikir reward and punishment," kata Qodari.
Faktor berikutnya juga dipengaruhi latar belakang penantang. Apakah meyakinkan atau dianggap memiliki kemampuan sebagai kepala daerah di ibu kota.
Daripada Gibran, Qodari menilai, ada beberapa tokoh yang lebih potensial. Yaitu Mensos Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apalagi jika Pilkada itu digelar pada 2022.
"Kalau bicara latar belakang ini sesungguhnya tidak harus Gibran ya," jelas Qodari.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.
"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).
Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.
"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.
Irwan mempertanyakan sikap Jokowi menolak RUU Pemilu. Karena itu dia curiga kebijakan pemerintah menunda Pilkada ke 2024 ada alasan politik praktis Jokowi.
Irwan mengatakan, keputusan Komisi II DPR menghentikan RUU Pemilu akan memunculkan banyak pertanyaan karena inkonsistensi pemerintah dan DPR.
Demokrat sendiri teguh mendukung revisi UU Pemilu dan menolak penundaan Pilkada 2022-2023 ke tahun 2024. "Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," katanya.
Diberitakan, Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kesepakatan tersebut diambil seluruh pimpinan dan kapoksi di Komisi II DPR.
"Tadi saya sudah rapat dengan seluruh pimpinan dan kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing- masing parpol terakhir ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/2).
Baca juga:
FX Rudy: Terlalu Dini Bicara Gibran Ikut Pilgub DKI Jakarta
PPP: Kalau Gibran Mau Maju Pilgub DKI Bisa di 2022, Tidak Perlu Tunggu 2024
Demokrat Duga Jokowi Tolak RUU Pemilu Demi Gibran, PDIP Bilang 'Tidak Cerdas'
PKS Bicara Pembatalan RUU Pemilu: Menyingkirkan Anies & Beri Modal Gibran ke DKI
PKS Sindir Pihak Awalnya Setuju RUU Pemilu, Tapi Batal Karena Survei Jeblok