Membaca agenda tersembunyi Setya Novanto capreskan Jokowi di 2019
Membaca agenda tersembunyi Setya Novanto capreskan Jokowi di 2019. Niat Golkar dan Setnov mencalonkan Jokowi dinilai punya agenda tersembunyi. Muncul kecurigaan, Setnov ingin berlindung di balik Jokowi dari kasus korupsi e-KTP yang membelitnya saat ini.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) semakin gencar menyampaikan partainya akan mencapreskan Jokowi pada Pilpres 2019. Terakhir, saat pelantikan pengurus DPD II Partai Golkar Makassar, 26 Maret lalu, Setnov kembali menegaskan Golkar calonkan Jokowi di Pilpres 2019.
Rupanya, niat Golkar dan Setnov mencalonkan Jokowi dinilai punya agenda tersembunyi. Muncul kecurigaan, Setnov ingin berlindung di balik Jokowi dari kasus korupsi e-KTP yang membelitnya saat ini.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengatakan, semakin gencarnya pencapresan Jokowi yang dilakukan Setnov, menimbulkan pertanyaan publik, apakah ini ada kaitannya dengan nama Ketum Golkar itu yang masuk dalam pusaran kasus korupsi e-KTP.
"Setnov dan Golkar pasti memiliki hidden agenda untuk mendukung Jokowi sedini mungkin. Dalam politik tidak ada makan siang yang gratis, tetapi pasti sarat dengan berbagai kepentingan. Apakah dalam bentuk perlindungan hukum? Itu yang nanti bisa terbukti atau tidak di akhir muara persidangan kasus rasuah e-KTP," kata Ari di Jakarta, Selasa (28/3).
Ari mengatakan, setelah sebelumnya nama Setnov 'lolos' dari kasus 'Papa Minta Saham’, kini di kasus e-KTP nama Ketua DPR itu juga kembali terlilit. Khususnya dalam pengaturan mulusnya usulan program e-KTP di DPR.
"Kepiawaian Setnov di panggung politik sudah teruji ketika dia lolos dari jeratan kasus 'Papa Minta Saham' dan sepertinya keliahaian Setnov masih akan terlihat di kasus e-KTP," tandas Ari.
Lebih jauh dari itu, Ari menilai, munculnya kembali nama Setnov dalam pusaran kasus korupsi, menunjukkan rentannya relasi politisi dengan penyelewengan kekuasaan.
Nama Setya Novanto setidaknya disebut 22 kali dalam dakwaan KPK terkait kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Novanto diyakini sebagai pihak yang mengatur dan meloloskan anggaran fantastis e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.
Baca juga:
Menjerat aktor utama e-KTP
Kecurigaan Jaksa KPK kepada Miryam, saksi e-KTP yang mendadak sakit
JPU ancam panggil paksa Miryam jika tak datang sidang hari Kamis
Tjahjo sebut panitia lelang adalah dalang utama kasus korupsi e-KTP
Jaksa bakal tanya dokter yang tanda tangan surat sakit Miryam
JPU minta Miryam serahkan surat keterangan sakit
Mendagri minta maaf banyak warga belum e-KTP karena blanko kosong
-
Apa yang dikatakan oleh Agus Rahardjo terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Mengapa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tidak mau berkomentar tentang kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto? Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear," pungkasnya.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Siapa yang disebut oleh Agus Rahardjo sebagai orang yang meminta kasus korupsi e-KTP dengan terpidana Setya Novanto dihentikan? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.