Menag Lukman Didesak Mundur, Sekjen PPP Serahkan ke Jokowi
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menegaskan, bahwa usulan terkait mundurnya Lukman Hakim Saifuddin dari posisinya sebagai menteri agama merupakan sesuatu yang wajar.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menegaskan, bahwa usulan terkait mundurnya Lukman Hakim Saifuddin dari posisinya sebagai menteri agama merupakan sesuatu yang wajar.
"Ndak masalah itu kan artinya usulan warga masyarakat. Kan boleh-boleh saja warga masyarakat itu usul di negara demokrasi. Itu kan ada yang usul minta mundur dan ada yang tetap itu diskursus dalam demokrasi," terang Arsul di Hotel Seruni, Cisarua, Bogor, Rabu (20/3).
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Ia menekankan bahwa keputusan untuk menentukan nasib seorang menteri ialah Presiden bukan partai lagi.
"Itu tanyakan saja kepada presiden. Sebab keputusan untuk menentukan nasib menteri itu kewenangan presiden," jelas sekjen partai berlambang Ka'bah itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus kader Partai Gerindra, Fadli Zon pernah merespon ihwal disitanya sejumlah uang di dalam ruangan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, jika kejadian tersebut di luar negeri, pejabat yang terkait kasus akan menyatakan pengunduran diri.
"Saya kira ini sangat memprihatinkan ya, kalau di luar negeri menterinya sudah mundur ya. Lebih bagus begitu," kata Fadli di kompleks DPR RI, Selasa (19/3).
Tak cuma Fadli Zon, Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas juga menyarankan, agar Presiden Jokowi memberhentikan Menag.
Menurut Busyro, temuan uang di dalam ruang kerja Menag hingga berujung pada penyegelan ruang kerja oleh KPK telah meruntuhkan wibawa Lukman. Sehingga sudah sewajarnya jika Lukman diberhentikan dan diganti oleh orang lain.
"Wibawa Menteri (Lukman) sebagai pejabat tinggi di Kementerian itu kan sudah rontok dengan ruangnya disegel itu. Sudah, itu faktor kepemimpinan cacat. Kalau cacat ya jangan dipertahankan," ujar Busyro di Fakultas Hukum UII, Rabu (20/3).
Pakar hukum UII ini menuturkan, jika memberhentikan Lukman, Jokowi jangan menunjuk langsung sosok Menag berikutnya. Jokowi disarankan agar membentuk tim independen atau panitia seleksi untuk mengisi jabatan Menag.
"Langkah kongkritnya yang bisa diambil oleh yang paling bertanggungjawab yaitu Presiden, berhentikan segera Pak Lukman Hakim, pilih Plt tapi jangan ditunjuk oleh Presiden. Lalu caranya bagaimana? Presiden membentuk tim independen. Tim assessment independen yang profesional, yang independen, yang imparsial, tidak primordial parpol maupun ormas. Nah, pansel ini kemudian hasilnya disampaikan kepada Presiden," papar Busyro.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menag Lukman Hakim Hadiri Mukernas III PPP di Bogor
Busyro Muqoddas: Wibawa Menag Lukman Rontok, Jangan Dipertahankan
Mahfud MD Beberkan Ketidakberesan Birokrasi di Kemenag
Sebut Wewenang KPK, Jokowi Ogah Komentari Temuan Uang di Ruang Kerja Menag
Menag Siap Klarifikasi ke KPK Terkait Uang Ratusan Juta di Ruang Kerjanya