Menelusuri Sosok Gubernur Jakarta yang Disindir Hashim Cuma 'Omon-Omon' Bikin Rumah Rakyat

Daftar Gubernur Janji Bikin Rumah Warga

1. Jokowi dan Ahok

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Ridwan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pernah berjanji membenahi kampung kumuh dengan program Kampung Deret. Program ini selalu digaungkan oleh Jokowi-Ahok selama Pilkada Jakarta 2012.

Setelah terpilih, Jokowi menjanjikan permukiman kumuh di Jakarta akan ditata tanpa harus menggusur. Sebanyak 350 kampung yang dulu direncanakan akan ditata dengan konsep kampung deret.

"Pembangunannya nanti kami akan pakai sistem partisipasi masyarakat. Kami bentuk pokja (kelompok kerja). Ini agar sesuai dengan perencanaan dan desain yang ada," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis (6/12/2012)

Daftar kampung yang wacananya bakal ditata di antaranya, Kampung Protein di Tegalparang; Kampung Stasiun di Bukit Duri; Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.

Ahok yang saat itu menjadi Wagub juga menyatakan penataan kampung dengan Kampung Deret akan membuat Jakarta bisa memiliki karakteristik tersendiri dari kota-kota besar lain di Asia.

"Sesuai keinginan Pak Gubernur, Jakarta mesti punya kampung yang khas. Contoh Muara Angke, kita jadiin saja sebagai kampung nelayan," kata Ahok

Menurut Ahok, penataan kampung dengan gaya ini akan melahirkan ikon-ikon tempat wisata baru. "Walaupun ada rumah susun, tapi ada kampungnya. Jadi, Jakarta enggak kita biarkan diisi dengan gedung pencakar langit saja, tapi bisa untuk backpacker juga," ujar dia saat itu.

Program Kampung Deret Batal

Memasuki tahun 2013, kampung deret yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut ternyata hanya merenovasi rumah-rumah warga. Tak ada konsep bertema kampung deret seperti yang seringkali dijanjikan Jokowi-Ahok.

Program Kampung Deret diketahui tak pernah berlanjut lagi sejak tahun 2014. Ahok pun melanjutkan estafet jabatan Gubernur Jakarta setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014.

Ahok menjelaskan alasannya tidak lagi melanjutkan program kampung deret. Penyebabnya karena banyak lokasi kampung yang ternyata berada di atas tanah negara.

"Kalau kamu berdiri di atas sertifikat negara, nah itu yang jadi masalah. Makanya kami udah dianggap pelanggaran kemarin," kata Ahok.

2. Anies Baswedan

Saat kampanye Pilkada Jakarta 2017 lalu, Anies Baswedan, menjanjikan seluruh warga Jakarta memiliki rumah. Dia tidak ingin warga hanya menyewa rumah seumur hidupnya. Hal ini disampaikan Anies saat mengunjungi warga Rusun Tambora, Jakarta Barat.

"Kami ingin warga Jakarta punya rumah, masa sewa seumur hidup. Insya allah itu program kita," kata Anies, Minggu (30/4).

Anies dan Sandiaga mengklaim solusi atas masalah perumahan warga adalah program DP rumah 0 persen. Warga bebas menentukan model rumah yang diinginkannya. Mulai dari rumah tapak, rumah susun atau apartemen, lokasi, luas wilayah dan sebagainya.

Warga yang mengikuti program ini harus harus ber-KTP DKI, tinggal di Jakarta minimal lima tahun dengan penghasilan Rp 4-7 juta per bulan, belum pernah punya rumah, dan rumah ini tidak boleh dipindahtangankan hingga icilan bunga flat 5% dengan tenor 5-20 tahun.

"Yang penting kita ingin warga punya rumah sendiri karena yang kita atur pembiayaannya," ungkap Anies.

Jelang 100 hari menjadi Gubernur Jakarta, Anies melakukan ground breaking pembangunan hunian dp 0 rupiah di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 18 Januari 2018.

Tahap pendaftaran pembelian rumah berkonsep vertikal itu akan dimulai pada April 2018 saat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) program rumah DP Rp 0 terbentuk.

"Saat ini kami lunasi janji, kami menyebutnya bukan program tapi janji. Janji harus dilunansi," kata Anies saat itu.

Memasuki bulan April, Rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa gagal dirilis sesuai janji Anies. Alasannya, Peraturan Gubernur (Pergub) untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) program DP RP 0 masih disusun. Skema pembiayaan juga masih difinalisasi.

Pemprov DKI berjanji lagi bahwa warga bisa mulai mendaftar sebagai peserta program rumah DP Rp 0 pada akhir Agustus. Sebab, skema pembiayaan program tersebut baru rampung awal Agustus 2018. Tiba bulan Agustus, Warga masih harus menunggu untuk bisa memesan rumah DP Rp 0 karena skema pembiayaan masih terkendala.

Jelang setahun kepemimpinan pada 12 Oktober 2018, Anies resmi meluncurkan program Rumah DP Rp 0 di Klapa Village. Peluncuran itu sekaligus mengganti nama program Rumah DP RP 0 menjadi 'Samawa'.

Selama progres pembangunan, program andalan Anies ini acapkali menjadi sasaran kritik publik. Misalnya saja, syarat warga yang bisa memiliki rumah tersebut harus berpenghasilan Rp15 juta per bulan.

Nominal itu boleh berupa jumlah penghasilan gabungan antara suami dan istri. Pada 10 Juni 2020, Anies meneken Keputusan Gubernur 558 Tahun 2020 yang mengatur syarat tersebut.

Bagi masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP) per bulan diprioritaskan untuk penyediaan hunian berupa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Selain pembeliannya bertambah mahal, target rumah dp 0 ini pun berubah. Semula, Anies menargetkan 232.214 unit hunian DP Rp 0. Pemprov DKI menurunkan target menjadi hanya 10 ribu unit saja. Akhirnya, angka target pasti benar-benar dirumuskan ulang.

Hingga September 2022, pembangunan rumah DP 0 Rupiah baru mencapai 2.322 unit sehingga untuk mencapai angka 10.000 masih terlampau jauh. Rinciannya, 780 unit di Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 149 Sentraland Cengkareng, dan 1.348 di Cilangkap.

Jauh dari Target

Anies banjir kritik lantaran program andalannya tersebut sepi peminat. Anggota DPRD DKI Komisi B Gilbert Simanjutak menegaskan memang dari awal program tersebut tidak berjalan semestinya sesuai rencana awal. Bahkan terlalu sering direvisi.

"Malah direvisi berkali-kali angka targetnya," kata Gilbert kepada merdeka.com, Jumat (29/12).

Bahkan, Gilbert menyebut target tersebut tetap tidak tercapai setelah direvisi. Sehingga, dia menganggap program tersebut gagal total.

"Gagal total. Angkanya direvisi target dari 200ribu, jadi 10ribu seingatku, tetapi tercapai hanya 1.000-an, dan itu pun yang menghuni banyak yang komplain," kata dia.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sebelumnya mengungkapkan penyerapan skema pembiayaan hunian DP 0 Rupiah baru terserap 43,4 persen sampai dengan akhir Januari 2023.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan, penyerapan rumah DP Rp 0 tercatat sebanyak 1.011 unit dari total 2.332 unit.