Mereka ledek dan kecam Prabowo bandingkan Indonesia dengan Korut
Prabowo dinilai telah merendahkan proses demokrasi di Indonesia dengan membandingkannya dengan pemilu di Korea Utara.
Hari ini, Jumat (8/8) Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan pemeriksaan perkara. Dalam sidang sebelumnya, majelis hakim konstitusi meminta pemohon memperbaiki gugatannya karena banyak salah ketik hingga isi yang kurang jelas.
Bukan isi gugatan yang menjadi heboh dan diperbincangkan, namun pernyataan Prabowo dalam sidang. Karena mendapat suara nol di sejumlah TPS, Prabowo yang menegaskan dirinya telah didukung tujuh partai besar dan mendapat 62 persen suara di Pemilu Legislatif (Pileg) bisa tak mendapatkan suara sama sekali.
"Ini hanya terjadi di negara seperti Korea Utara," kata Prabowo , Rabu (6/8).
"Maaf saya ralat. Di Korea Utara saja tidak terjadi. Mereka pun bikin 97 persen, atau 99 persen. Ini hanya terjadi di negara fasis di negara komunis. Di negara lain tidak ada," cetusnya.
Ucapan Prabowo itu langsung menjadi pergunjingan di media sosial. Dari sindiran, olok-olok, hingga kecaman bermunculan dari para netizen. Prabowo dinilai telah merendahkan proses demokrasi di Indonesia dengan membandingkannya dengan pemilu di Korea Utara yang hanya memiliki satu partai saja.
Sejumlah pihak pun melontarkan kecaman. Siapa saja dan apa komentar mereka? Berikut rangkumannya:
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang diklaim oleh Prabowo? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Kapan Prabowo bertemu dengan KWI? Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menemui pengurus Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk berdiskusi terkait Pemilu 2024 di Gedung KWI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Mengapa Prabowo menanggapi singkat keputusan Mahfud Md? "Itu hak politik," kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
Semoga Prabowo jadi presiden Korea Utara
Kicauan ini dilontarkan oleh novelis Ayu Utami di akun twitternya @BilanganFu. "Semoga Prabowo jadi presiden Korea Utara. Banggalah Indonesia" tulis Ayu.
Sementara sutradara Joko Anwar yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi juga turut meledek Prabowo.
"Kata Prabowo pemilu di Korea Utara lebih baik dari di Indonesia. Astagaaa... Pernah ke Korea Utara nggak tuh? :))" kicaunya melalui akun @jokoanwar.
Bawaslu: Prabowo harus buktikan ucapannya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut angkat bicara terkait pernyataan Prabowo Subianto di Mahkamah Konstitusi yang menyamakan pemilu di Indonesia dengan Korea Utara. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjutak mengatakan, apa yang disampaikan Prabowo dengan menyamakan pemilu di Korea Utara tentunya harus dibuktikan dalam persidangan di MK. Sehingga, apa yang menjadi permohonan Prabowo tidak hanya sebatas retorika semata.
"Kita kemarin sudah melihat di MK berjalan dengan baik sesuai mekanisme, dan sejumlah hakim memberikan saran-saran," kata Nelson di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (7/8).
"Pernyataan Prabowo pemilu Indonesia lebih buruk dari Korea Utara saya kira itu alasan yang dilakukan pihak penggugat untuk mempengaruhi hakim, itu sah-sah saja," imbuhnya.
Tb Hasanuddin: Sangat tak elok dan menyakitkan
Politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin menyesalkan pernyataan Prabowo Subianto di gedung Mahkamah Konstitusi yang menyebut Indonesia sebagai negara otoriter, fasis dan komunis.
Menurut Hasanuddin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam sepuluh tahun terakhir juga telah berjuang dengan sungguh-sungguh mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
"Rasanya tak elok dan sangat menyakitkan bila NKRI yang kita cintai disebut sebagai negara otoriter, fasis, dan komunis, bahkan disebut lebih jelek dari Korea Utara. Ingat KPU itu produk rakyat Indonesia, produk kita bersama, bukan produk fasis dan komunis. Marilah kita menggunakan kearifan dan keikhlasan serta jiwa kenegarawanan kita masing-masing," kata anggota Komisi I DPR ini.
Prabowo tidak mendapatkan masukan yang baik dari timnya
Politikus senior PDIP Pramono Anung menyebut bahwa Prabowo tidak mendapatkan masukan yang baik dari timnya. Sebab, bukan hanya Prabowo, malah Jokowi yang lebih banyak dapat suara nol.
"Walaupun dalam beberapa hal secara jujur saya harus menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di MK kemarin menunjukkan kalau beliau tidak mendapatkan masukan yang baik dari timnya," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/8).
"Misalnya di Sampang Madura, kalau saya melihat ini sebenarnya adanya kreativitas yang berlebihan dari tim kampanye yang ada di daerah-daerah yang ingin menunjukkan pertarungan walaupun dengan cara yang menurut saya anti demokrasi," tutur dia.
Menurut Pramono, analogi Prabowo dengan membandingkan pemilu di Indonesia lebih buruk dari korea Utara sangat keliru. Karena demokrasi Indonesia banyak mendapat pujian dari negara lain. "Jadi kalau melihat itu apa yang disampaikan lakukan seperti perumpamaan Korea Utara itu sebenarnya sangat berbeda sekali," imbuhnya.
"Demokrasi kita diakui dunia, bahkan seluruh negara-negara dunia bahwa demokrasi kita sudah berjalan dengan baik, walaupun ada kecurangan tingkat lokal, menurut saya ini tidak masif tidak struktur karena hanya tingkat lokal, seperti di Sampang ada beberapa. Tetapi kemudian tidak harus dibandingkan dengan Korea Utara," pungkasnya.
KPU cuek
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menggubris secara langsung akan pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menilai pemilihan umum di Indonesia sama halnya, atau lebih buruk dibandingkan dengan pemilu di Korea Utara. Melalui kuasa hukumnya, KPU akan memberikan jawaban akan permohonan yang diajukan Kubu Prabowo pada sidang yang kedua, Jumat (8/8) ini.
"Statement Prabowo itu sudah diterjemahkan kuasa hukum melalui permohonannya, nanti lah saatnya kami respon sesuai dengan argumentasi tim kuasa hukum Prabowo yang dituangkan dalam permohonan," kata Komisioner KPU Ida Budhiati kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8).
Ida menegaskan, tugas KPU adalah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemilu dengan asas-asas keadilan, independen, jujur dan menjunjung tinggi profesionalitas. Walaupun disadari penuh jika ada yang tidak puas akan hasil pemilu yang diketok KPU, gugatan di MK merupakan resiko yang harus dihadapi.
"Memang tugas KPU sejak awal kami sadar ada potensi gugatan, kami harus siap," tegasnya.