Meski mendukung, Demokrat pesimis Jokowi setujui dana aspirasi

Menurut Syarief, dana aspirasi akan sulit diselipkan dalam APBN 2016 karena saat ini kondisi perekonomian tengah buruk.

Fraksi Partai Demokrat DPR mendukung dana aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Namun, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, pesimis anggaran sebesar Rp 11,2 triliun itu dapat diterima dan direalisasikan oleh Presiden Jokowi.

"Kami pesimistis ini (dana aspirasi) disetujui pemerintah," ucap Syarif Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut Syarief, dana aspirasi akan sulit diselipkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal tersebut karena saat ini kondisi perekonomian Indonesia tengah memburuk.

Untuk merealisasikan dana aspirasi, Rp 20 miliar rencananya akan diberikan untuk setiap anggota DPR tiap tahunnya. Dengan total anggota DPR berjumlah 560 orang, dana sebesar Rp 11,2 triliun tengah diperjuangkan lembaga itu untuk masuk ke dalam APBN 2016 sebagai ‘bekal’ bagi anggota DPR dalam membangun daerah pemilihan mereka masing-masing.

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna kemarin, Demokrat bersama enam fraksi lain mendukung dana aspirasi. Ketua Badan Legislasi DPR Sareh Wiryono membacakan nama tujuh fraksi yang mendukung dan tidak ada upaya interupsi dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD).

Akhirnya, tiga fraksi yang menolak dana aspirasi ini, yakni PDI-P, Nasdem, dan Hanura, kalah suara. Pimpinan sidang Fahri Hamzah pun mengetuk palu sidang dan mengesahkan peraturan mengenai dana aspirasi.

Baca juga:
Fraksi Demokrat setujui dana aspirasi, Ibas bantah membangkang SBY
Ruhut: Jokowi utamakan kepentingan rakyat, pasti tolak dana aspirasi
Mendagri pesimis anggota DPR bisa awasi dana aspirasi
Ruhut tuding Ketua DPR di balik pengusulan dana aspirasi
JK: Dana aspirasi tanpa kriteria jelas, rawan penyimpangan