Minus PAN, partai pendukung Jokowi sepakat ambang batas capres 20 %

Minus PAN, partai pendukung Jokowi sepakat ambang batas capres 20 %. Selain presidential threshold, Arsul menjelaskan, enam partai politik juga menyepakati isu lainnya yaitu soal ambang batas parlemen empat persen, sistem Pemilu terbuka dan jumlah alokasi kursi per dapil 3-10.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, partai politik pendukung pemerintah Presiden Jokowi dan Wapres JK telah menyepakati untuk mendukung presidential threshold 20-25 persen. Kesepakatan ini didapat usai pertemuan seluruh Sekjen pada Selasa (11/7) malam.

"Kalau di koalisi partai pendukung pemerintahan itu yang enam (parpol) itu boleh dibilang kemarin sudah fix," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/7).

Selain presidential threshold, Arsul menjelaskan, enam partai politik juga menyepakati isu lainnya yaitu soal ambang batas parlemen empat persen, sistem Pemilu terbuka dan jumlah alokasi kursi per dapil 3-10. Sementara untuk isu metode konversi suara belum menemukan kesepakatan.

Enam partai itu adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB dan Hanura. Sementara satu lagi, PAN absen dalam pertemuan itu.

"Ya hanya kalau saint lague murni antara itu dan kuota hare," ujarnya.

Arsul mengakui, presidential threshold memang menjadi perdebatan alot antara partai politik pendukung pemerintah. Penyebabnya, perbedaan penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi tentang adanya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019 yang digelar bersamaan.

Namun, pada akhirnya muncul persepsi bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil memerlukan minimal dukungan partai politik. Sebab itu, partai politik pendukung pemerintah sepakat presidential threshold tetap sama seperti dua pemilu sebelumnya, yaitu 20-25 persen.

"Berdasarkan pengalaman, dengan 20 persen saja, presiden terpilih masih kesulitan di awal pemerintahan mendapat dukungan partai. Apalagi kalau nol persen," ujarnya.

Sementara itu, Arsul mengungkapkan, pada pertemuan antara sekjen partai itu hanya tak dihadiri oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga pendukung pemerintah. Anggota Komisi III DPR ini mengaku tidak mengetahui alasan absennya PAN. Terlebih, dia menjelaskan pertemuan akan kembali digelar.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya tak ikut dalam pertemuan itu dikarenakan sedang berada di NTB. Sementara, Sekjen PAN Edy Soeparno sedang berada di Amerika Serikat saat pertemuan itu sehingga tak dapat hadir.