MKD sebut pencatut Jokowi di kontrak Freeport bukan pimpinan DPR
Sedangkan satu pengusaha yang identitasnya diserahkan pada MKD, sosok tersebut sudah cukup terkenal dengan PT Freeport.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang mengakui bahwa Menteri ESDM menyerahkan nama anggota DPR dan pengusaha pencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla soal perpanjangan kontrak PT Freeport. Ketika disinggung yang dilaporkan siapa yang nama tersebut, Junimart mengatakan kalau identitas pencatut itu bukan dari pimpinan DPR.
"Yang dilaporkan anggota DPR. Beliau melaporkan dan tentu akan kita verifikasi apa bisa ditindaklanjuti atau tidak," kata Junimart di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Sedangkan satu pengusaha yang identitasnya diserahkan pada MKD, menurut Junimart, sosok tersebut sudah cukup terkenal berkaitan dengan PT Freeport.
"Kita menerima laporan dari Sudirman Said tentang laporan adanya perpanjangan Freeport. Di mana menurut beliau (Sudirman Said), anggota tersebut minta saham yang (mengaku akan) diberikan presiden dan wakil presiden. Dia juga minta saham di Timika," tuturnya.
Namun sayangnya menurut Junimart, identitas yang diberikan pada MKD masih terlalu prematur. Dalam artian harus diverifikasi terlebih dahulu.
"Identitas disebut tapi terlalu prematur. Dia sebut total namanya. Dia juga bersama seorang pengusaha cukup terkenal di dunia internasional. Bukti percakapan," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Sudirman menyatakan bahwa anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta agar PT Freeport Indonesia memberikan saham yang disebutnya akan diberikan pada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka meminta 49 persen saham.
Sudirman juga menjelaskan bahwa seorang anggota DPR tersebut juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika. Selain itu dia juga meminta PT Freeport Indonesia menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut.
Baca juga:
Begini modus anggota DPR pencatut nama Jokowi 'palak' Freeport
Menteri ESDM sudah serahkan nama anggota DPR pencatut Jokowi ke MKD
Fadli tuding pencatutan nama Jokowi pengalihan isu kontrak Freeport
Soal catut nama Jokowi, Zulkifli Hasan minta Menteri ESDM transparan
Setya Novanto di-skakmat Sudirman Said soal pencatut nama Jokowi
'Pencatut' nama Jokowi anggota DPR, Sudirman segera lapor ke MKD
Demokrat sebut kicauan Sudirman Said agar tak kena reshuffle
-
Siapa saja menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto bersama Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo? Prabowo duduk di kursi belakang pesawat F-16. Pilot membawanya terbang pada ketinggian 10.000 kaki.
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.