Muladi: Munas tak digelar, Golkar hancur lebur
Muladi tagih komitmen Aburizal Bakrie yang ingin gelar munas rekonsiliasi.
Ketua Mahkamah Partai Golkar hasil munas Riau, Muladi mengatakan, partainya bisa hancur lebur jika pelaksanaan Munas tidak digelar pada tahun ini. Oleh sebab itu, dirinya mendorong bagaimana supaya Munas tetap digelar dan tidak lebih dari 6 bulan sejak Menkum HAM Yasonna Laoly mengeluarkan SK perpanjangan Munas Riau.
"Kalau sampai (Munas) tidak terjadi, Golkar akan hancur lebur. Itu akan betul-betul terjadi kehancuran Golkar kalau sampai Munas tidak terlaksana," kata Muladi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa(8/3).
Politisi senior Partai Golkar ini menambahkan, keputusan Mahkamah Agung (MA) soal ditolaknya kasasi Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono memang menjadi perhatian utama. Karena putusan tersebut sudah final, kata Muladi, tidak perlu ada PK segala.
"Tapi sekarang yang kita minta itu adalah komitmen dari Pak Aburizal Bakrie dan tokoh-tokoh yang lain," ucap Muladi.
Muladi menegaskan, sudah saatnya Partai Golkar tidak perlu memperhatikan lagi apakah itu yang menang Bali atau Ancol, kenyataannya Bali yang menang. Tetapi lebih dari itu, kata dia, komitmen untuk bersatu itu yang paling utama.
"Sudah diputuskan Mahkamah Agung kan, udah. Jadi, sesuai catatan Pak Aburizal Bakrie, lead-nya ada pada mereka, Bali yang sah. Kita menghormati keputusan MA, hanya harus melibatkan semua pihak yang sudah direncanakan," jelas Muladi.
"Dan apa yang disuarakan oleh Akom (Ade Komarudin) juga begitu. Akom kan ikut Pak Aburizal Bakrie, tetapi suaranya semuanya kan menuntut adanya Munaslub, Munas luar biasa. Kalau tidak, ya sudah, saya sendiri sebagai Ketua Mahkamah Partai sudah, bagi saya sudah lewat lah," tambahnya.
Lebih lanjut, kata dia, persoalan kapan digelar Munas sepenuhnya ada pada Aburizal Bakrie dengan melibatkan Agung Laksono dengan tujuan untuk bersatu. Apalagi dalam waktu dekat ini, akan ada pesta demokrasi nasional yaitu Pilkada serentak.
"Menghadapi Pilkada, menghadapi Pemilu 2019. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir yang aneh-aneh, manuver-manuver politik sudah," tandasnya.
Baca juga:
Muladi tagih komitmen Ical untuk gelar Munas Golkar
Munas Golkar tak jelas, kader daerah dilirik Parpol lain di Pilkada
Ical dan Agung ketemu, Munas Golkar diprediksi diundur Mei
Bamsoet sebut munas tetap digelar, tapi diundur paling telat Juli
Akom jelang Munas: Saya tidak deklarasi, hanya ikrar kepada Golkar
Yakin munas digelar, Akom akan deklarasi maju Ketum Golkar di Yogya
Bamsoet sebut putusan MA bikin rencana Munas Golkar berantakan
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Siapa yang menyesali kericuhan di diskusi Generasi Muda Partai Golkar? Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) ladi Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.