Mungkinkah Jokowi-Pramono Edhie terwujud di 2014?
"Pramono Edhie itu bukan variable penentu. Kuncinya sekarang di PDIP dan Ibu Mega," kata Pengamat Politik Hanta Yudha.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan survei untuk mengukur pasangan capres yang pas maju pada Pilpres 2014 nanti. Dalam survei itu, salah satu strateginya memasangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dengan Pramono Edhie Wibowo, bekas KASAD, adik ipar Presiden SBY.
Hasilnya, pasangan Jokowi-Pramono Edhie meraih posisi memuaskan bila dibanding skenario pasangan calon lain, misalnya pasangan Megawati-Jusuf Kalla, Prabowo-Hatta dan Aburizal Bakrie-Mahfudz. Lalu, mungkinkah pasangan Jokowi-Pramono Edhie bakal terwujud?
"Itu tipis sekali, terlalu awal memasangkan mereka. Dan menurut saya itu (memasangkan Jokowi-Pramono Edhie) tidak terlalu penting. Pramono Edhie itu bukan variable penentu. Kuncinya sekarang di PDIP dan Ibu Mega," kata Pengamat Politik Hanta Yudha kepada merdeka.com, Selasa malam (23/7).
Hanta menjelaskan, sekarang ini kalau bicara Jokowi, siapapun pasangannya tidak terlalu penting. Jokowi dipasangkan dengan siapapun tidak masalah. Bagi Jokowi yang penting itu dukungan partai politik. Kalau suara PDIP nanti tidak mencapai 20 persen, pilihannya koalisi antarpartai.
Misalnya PDIP bisa menggandeng calon partai lain, bisa dengan Gerindra dan Prabowo, Demokrat ada Pramono Edhie, Golkar ada Aburizal Bakrie dan PAN ada Hatta Rajasa. "Sekarang PDIP dan Jokowi paling siap. Bisa menggandeng siapa saja," terangnya.
Di internal PDIP, lanjut Hanta, kabarnya sudah ada faksi-faksi yang menjodohkan Jokowi dengan beberapa nama capres lain. Mereka tentu sudah menjalin komunikasi politik dengan Gerindra, Golkar, PAN atau Demokrat. Bahkan ada juga yang menjalin komunikasi politik dengan Hary Tanoesoedibjo untuk dijadikan capres, bila Wiranto batal diusung.
"Di twitter, ada yang menyebut Gubernur Sulsel, kemudian Hatta Rajasa. Atau dengan Hary Tanoe. Banyak pilihan bagi PDIP dan Jokowi, pekerjaan PDIP itu memutuskan, apakah Jokowi atau Megawati yang maju," ujarnya.
Mungkin apa tidak Jokowi nyapres dari partai lain? Hanta melihat peluang itu sangat kecil sekali. "Saya melihat Jokowi itu politisi loyal, baik terhadap PDIP atau Megawati. Saya tidak melihat Jokowi punya keberanian meloncat ke partai lain."
Bila hal itu dilakukan Jokowi, pertama persepsi publik juga tidak baik terhadapnya. Justru itu nanti akan menjatuhkan nama Jokowi sendiri karena persepsi publik jadi buruk.
"Menurut saya solusinya PDIP komunikasi saja yang baik dengan Jokowi. Tunjukan Jokowi sukses jadi gubernur DKI. Karena elektabilitasnya baik," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, dokumen hasil survei internal PDIP menguji empat skenario buat Jokowi menghadapi pemilihan presiden tahun depan. Jajak pendapat digelar 3-15 Mei lalu ini melibatkan 1.500 responden di 33 provinsi.
Merdeka.com memperoleh dokumen laporan survei berjudul Trajektori Politik 2014 dari seorang sumber mengaku dekat dengan Jokowi.
Skenario pertama, PDIP menyorongkan ketua umum Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang dengan raihan dukungan 35,2 persen. Sedangkan Megawati-Kalla meraup 25,3 persen, disusul Aburizal Bakrie-Mahfud dengan 18,3 persen.
Menurut skenario kedua, Jokowi maju berduet dengan Pramono Edhi Wibowo, adik ipar presiden. Hasilnya memuaskan. Pasangan ini unggul setelah meraup 34,0 persen dukungan, disusul Prabowo-Hatta (30,0 persen), dan Aburizal-Mahfud (16,3 persen).
Survei juga menjajal posisi Jokowi sebagai kandidat wakil presiden. Hasilnya jeblok meski dia dipasangkan dengan Megawati. Pasangan Prabowo-Hatta menang dengan sokongan 33,4 persen, dibuntuti Megawati-Jokowi (29,9 persen), dan Aburizal-Mahfud (17,3 persen). Perolehan tidak menyenangkan juga terjadi kalau Jokowi menjadi wakil dari Puan Maharani.
Skenario lain adalah Jokowi keluar dari PDIP dan bertarung melawan Megawati. Dia dipasangkan dengan Pramono Edhi Wibowo. Pasangan ini unggul dengan 36,1 persen suara, disusul Prabowo-Hatta (30,5 persen), dan Megawati-Jusuf Kalla (15,2 persen).