Nada Tinggi Jokowi Saat Debat Perdana Capres

Ungkit Hoaks Ratna Sarumpaet

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo menilai, penegakan hukum di rezim Jokowi belum adil. Karena ada kepala desa yang mendukungnya malah ditangkap, sementara yang dukung petahana tidak diproses hukum.

"Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih, yang kita ketemukan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur yang dukung paslon nomor 1 itu menyatakan dukungan tidak ada, tapi ada kepala desa menyatakan kami sekarang ditangkap, saya kira ini suatu perlakukan tidak adil. Sebab menyatakan pendapat itu dijamin UUD, siapa pun boleh menyatakan pendapat dukungan kepada siapapun saya kira. Kami mohon bapak perhitungkan ada anak buah bapak berlebihan," kata Prabowo.

Jokowi pun dengan santai menjawab. Bahkan, Jokowi meminta agar Prabowo jangan main tuduh hukum tidak adil. Jokowi menyatakan ada prosedur hukum yang berlaku. Kalaupun memang ada yang menyalahi, silakan laporkan, kata Jokowi.

Jokowi malah menyerang balik Prabowo dengan mengungkit hoaks Ratna Sarumpaet. Ratna mengaku dipukuli, padahal operasi plastik.

"Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum mekanisme hukum, kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat, jangan kita sering grusa grusu menyampaikan sesuatu," jawab Jokowi dengan nada tinggi.

"Misalnya Jurkam Pak Prabowo, katanya dianiaya mukanya babak belur, kemudian konferensi pers akhirnya apa yang terjadi, ternyata operasi plastik. Ini negara hukum, kalau ada bukti silakan lewat mekasnisme," tambah Jokowi.

Tuduhan Sandiaga

Dalam sesi pertama, calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno sempat bercerita hasil blusukannya ke 1.000 titik di Indonesia. Dari kunjungan itu, dia miris mendengar cerita penambang pasir di Karawang yang mendapatkan persekusi dan intimidasi.

"Dalam kunjungan saya ke 1000 titik ada hal yang membuat kita miris. Pak Najib, di Pantai Pasir Putih, Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam mangrove, beliau mendapatkan persekusi. Ini tidak terpantau, yang terpantau hanya yang besar-besar saja," ungkapnya.

Merespons pernyataan Sandi, Jokowi menyebut persaudaraan dan persatuan adalah aset terbesar bangsa. Dia kesal karena Sandi seolah menuduh aparat tidak bekerja profesional dalam menangani laporan rakyat kecil.

"Kalau ada persekusi, Pak Sandi nuduh lagi gampang sekali laporkan, saya akan tindak tegas pelaku tersebut," ujarnya dengan nada tinggi.

Sandiaga mengklaim tidak bermaksud menuduh aparat tidak

"Saya tidak menuduh yang kami sampaikan cerita yang kami tampung dari kunjungan kita. Kami ingin hak asasi manusia definisi besar tapi bagi rakyat kecil hak mendapatkan pekerjaan," ucap Sandiaga.

"Bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan kerja yang layak. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang layak, biaya hidup yang terjangkau," sambung eks Wagub DKI ini.

Anaknya Tak Lolos Tes CPNS

Capres Joko Widodo mengungkapkan upayanya melakukan reformasi dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). Dia menjelaskan, sistem berbasis kompetensi menjadi kunci, bukan rekrutmen berbasis finansial.

"Prinsipnya rekrutmen berbasis kompetensi, bukan finansial, nepotisme. Untuk pejabat birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dan standar yang jelas untuk jabatan politik, perlu penyederhanaan sistem dalam sistem kepartaian kita," katanya dalam Debat Capres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Soal rekrutmen terbuka dan transparan ini, Jokowi mencontohkan saat anaknya Kahiyang Ayu tidak lolos saat mengikuti tes CPNS.

"Contoh rekrutmen PNS kita, terbuka, transparan, anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus," ujarnya dengan nada tinggi.

Dengan menyederhanakan sistem dan transparansi tersebut, Jokowi berharap bisa memangkas politik uang, suap, dan korupsi dan mendapatkan pejabat publik yang memiliki integritas dan kapasitas yang baik.

"Bupati, wali kota, gubernur, kita dapatkan putra-putri terbaik dengan cara rekrutmen yang transparan akuntabel," tutupnya.

Perbedaan Data Impor

Capres Prabowo Subianto sempat menyinggung adanya kemungkinan konflik kepentingan antar menteri di kabinet kerja Jokowi dalam membuat kebijakan. Kondisi tersebut, dia menilai, membuat adanya perbedaan data, terutama terkait impor beras, gula dan komoditas lainnya.

Jokowi meyakini konflik kepentingan yang terjadi di tingkat menteri bisa diatasi. Dia pun menantang apabila ada konflik kepentingan yang terjadi dengan para menterinya bisa ditempuh jalur hukum.

"Ya kalau memang ada dan bapak memiliki bukti yang kuat jalankan mekanisme hukum, laporkan ke polisi, KPK, Kejaksaan," katanya dengan nada tinggi.

Jokowi pun memamerkan online single submission yang diterapkan dalam pemerintahannya. Dengan program itu, siapapun yang ingin membuat izin, maka cukup hitungan jam selesai.

"Bapak tunggu dua jam izinnya akan keluar, bapak bisa langsung memulai usaha. Inilah kita lakukan perbaikan sistem, sederhanakan sistem," tambah Jokowi.

Selain itu, Jokowi menilai, perbedaan pandangan antara menteri adalah hal yang wajar. Jokowi bahkan menekankan, memberikan kesempatan kepada para menteri untuk berdebat.

"Tapi kalau sudah diputuskan, harus dijalankan. Kalau menteri sama semua menurut saya enggak bagus, tidak ada saling kontrol, saling ngecek, mengawasi, penting sekali," tutupnya.