NasDem dan PDIP sepakat kawal Jokowi sampai 2024
NasDem dan PDIP sepakat kawal Jokowi sampai 2024. PDIP dan NasDem sepakat menjaga soliditas koalisi partai pendukung pemerintah. Sekaligus mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyelesaikan tugas dengan baik sampai tahun 2019.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan sejumlah pengurus DPP Partai NasDem membahas berbagai hal bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan perwakilan DPP PDIP. Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan pihaknya membagi topik pembicaraan dalam 3 kategori, yakni pembicaraan ringan, sedang dan berat.
Untuk pembicaraan ringan, kata Jhonny, hanya bersilaturahmi antar kedua partai. Masuk ke pembicaraan sedang, PDIP dan NasDem sepakat menjaga soliditas koalisi partai pendukung pemerintah. Sekaligus mengawal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyelesaikan tugas dengan baik sampai tahun 2019.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
"Nah yang menengah yaitu terkait agenda politik jangka menengah, Presidensial sistem yang efektif, konsolidasi untuk membantu dan menjaga kabinet kerja Pak Jokowi-Jusuf Kalla berhasil dengan baik sampai dengan selesai masa tugasnya," kata Jhonny di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (3/4).
Kemudian, pembicaraan berat membahas pilar-pilar kebangsaan. Tujuannya untuk menjaga kehidupan bangsa dari perubahan zaman dan tantangan global yang dinamis seperti sekarang.
"Terkait pilar-pilar kebangsaan bagaimana membangun pilar-pilar kebangsaan itu agar kehidupan bernegara kita semakin kokoh semakin kuat di era tantangan global yang dari waktu ke waktu secara dinamis berubah yang kadang-kadang di luar prediksi kita," ujar Jhonny.
Jhonny mengakui pertemuan tersebut juga membahas soal calon wakil presiden ideal bagi Jokowi. Namun baik PDIP dan NasDem tidak membicarakan sosok, melainkan hanya kriteria cawapres.
NasDem dan PDIP, lanjut dia, sepakat menyerahkan keputusan soal cawapres kepada Jokowi. Dia meyakini Jokowi telah mengantongi nama cawapres yang akan dipilih untuk mendampinginya di Pemilu Serentak 2019.
"Kalau cawapres, NasDem dan PDIP sepakat, karena kita membutuhkan dwi tunggal yang kuat, maka PDIP dan NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada pak Jokowi untuk nanti memilih cawapresnya," klaimnya.
Di lokasi sama, Hasto menambahkan, PDIP dan NasDem membahas agenda kebangsaan dan konsistensi dukungan kepada Jokowi. Dia menyebut kedua partai sepakat mendukung Jokowi tidak hanya sampai 2019, tetapi juga periode berikutnya jika terpilih menjadi presiden.
Hasto bercerita, kedua partai memiliki sejarah hubungan yang baik sejak Pemilu 2014 lalu. Sejarah hubungan yang baik itu dijadikan pijakan untuk terus berkoalisi.
"Tentu saja sejarah ini terus kami perkuat, kami implementasikan mengawal pemerintahan Pak Jokowi tidak hanya sampai 2019 tetapi bagaimana kami terus mengawal sampai 2024 yang akan datang," ungkapnya.
Baca juga:
Soal peluang Gatot Nurmantyo jadi Cawapres, NasDem tunggu Jokowi
Indo Barometer: Anies Baswedan bakal Cawapres terfavorit di Jatim
Pengamat Indo Barometer: Prabowo sedang tiru jurus Donald Trump saat Pemilu AS 2016
Wapres JK tanggapi Prabowo: Kurang relevan lagi berbicara tentang ekonomi liberal
Survei Indo Barometer: Jokowi paling banyak dipilih di Jatim, kedua Prabowo