NasDem harap program Golkar mengharamkan mahar politik sukses
Agar sukses mengharamkan mahar partai politik harus tegas menjalankan disiplin Partai.
Peringatan Ketua Umum Golkar Setya Novanto kepada kadernya untuk tidak lagi menghalalkan mahar politik disambut oleh Partai NasDem. Ketua DPP Partai NasDem Martin Manurung mengatakan partai besutan Surya Paloh sudah lebih dulu memberlakukan sistem seperti itu.
"NasDem sudah memulai Gerakan Perubahan Tanpa Mahar Politik sejak Pilkada 2015 lalu. Sebab, praktik mahar tersebut menyuburkan korupsi dan menghambat calon pemimpin yang baik untuk lahir dan tumbuh," kata Martin, Sabtu (3/9).
Akan tetapi, menurut Martin, gerakan tanpa mahar akan lebih efektif bila partai lain pun ikut menjalankannya. "NasDem tidak mungkin sendirian. Karena itu kami senang bila Golkar mau untuk ikut mengharamkan mahar politik. Saya tahu, tantangannya pasti berat. Mudah-mudahan Golkar berhasil juga mengharamkan mahar seperti NasDem," ucapnya.
Agar sukses mengharamkan mahar, lanjutnya, partai politik harus tegas menjalankan disiplin Partai.
"Di NasDem, kader yang terbukti menerima mahar, melakukan pungutan dan sejenisnya, akan langsung dipecat! Ini tentu menyakitkan, akan tetapi harus dilakukan agar gerakan tanpa mahar politik itu berhasil," pungkasnya.
Baca juga:
Dicopot dari Golkar, Syahrul Yasin Limpo kian dekat dengan NasDem
Antara butuh dan tidak dukungan PDIP buat Ahok
NasDem sebut penggagas Ahok sebagai Cawagub DKI tak paham aturan KPU
Ahok jadi cawagub, NasDem anggap simulasi PDIP dagelan warung kopi
Susunan lengkap tim pemenangan Ahok di Pilgub DKI minus PDIP
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Golkar melihat dukungan NasDem terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran? "Saya kira Pak Prabowo pasti sudah punya rumusan sendiri yang itu sudah rumusan, itu sudah muncul pembicaraan antara ketua umum partai politik terutama yang di Koalisi Indonesia Maju," kata Doli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/4).
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden? Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Diketahui, mekanisme itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata Taufik Basari, dalam keterangannya, Kamis (7/12).Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.