NasDem sebut menteri Jokowi belum maksimal karena anggaran baru cair

"Dari sisi kinerja ekonomi APBN baru disahkan sebulan yang lalu menjadi UU. Pencairan dana belum ada," kata Jhonny.

Dua lembaga publik Pol-Tracking Institute dan kedaiKOPI mengeluarkan hasil survei dan poling tentang kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, kedua lembaga itu menyebutkan jika publik ingin Jokowi lakukan reshuffle kabinet kepada menteri yang dinilai tidak optimal menjalankan program pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johny G. Plate mengatakan, jika perombakan kabinet adalah hak preorgatif presiden. Memaksa presiden untuk melakukan reshuffle, menurutnya, belum tepat untuk saat ini.

"Reshuffle kabinet itu hak preogratif presiden. Saya rasa memaksa presiden melakukan reshuffle itu tidak tepat saat ini," kata Jhony di kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (22/4).

Jhonny menilai, kinerja menteri Jokowi belum bisa dinilai optimal atau tidak sejauh ini. Sebab, program kerja belum berjalan maksimal karena anggaran baru saja disahkan.

"Dari sisi kinerja ekonomi APBN baru disahkan sebulan yang lalu menjadi UU. Pencairan dana belum ada. Dari sisi kabinet adalah nomenklatur baru dan pembiayaan baru. Jadi kabinet dari segi ekonomi belum ada secara memadai dari pembiayaan infrastruktur dari APBN ke daerah atau proyek-proyek. Yang ada hanya biaya rutin," ujar dia.

Sementara itu, Politikus Partai Golkar M Misbakhun menyatakan bahwa memang soal reshuffle kabinet adalah kewenangan penuh dari Presiden Jokowi. Namun dia mengingatkan, jika perombakan kabinet pasti bakal ada risiko politik yang harus dihadapi nantinya.

"Saya kira kalau kita bicara reshuffle kabinet, itu sebenarnya wewenang penuh presiden. Kalau itu terjadi, Presiden Jokowi juga harus memperhatikan risiko politiknya. Dia harus ambil risiko yang paling minim sebab puncak risiko itu ada pada dia, karena dia yang pilih menteri dan rakyat percaya kepadanya," ujar Misbakhun.