'Novanto jatuh atau dijatuhkan tidak pengaruhi suara Golkar'
'Novanto jatuh atau dijatuhkan tidak pengaruhi suara Golkar'. partai Golkar dinilai punya pengalaman menghadapi krisis. Bahkan, sudah tiga kali mengalami perpecahan tapi perolehan suara partai tidak terpengaruh.
Peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di pusaran kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang telah merugikan negara Rp 2,3 triliun semakin terlihat jelas dari fakta persidangan. Internal partai bersiap diri, namun kondisi ini diperkirakan tidak akan banyak berpengaruh terhadap perolehan suara partai berlambang pohon beringin ini dalam pemilu.
Pengamat hukum pidana Universitas Jayabaya Umar Husin mengatakan, Partai Golkar sudah berpengalaman menghadapi krisis. Sehingga permasalahan yang saat ini melibatkan ketua umumnya diyakini tidak akan berpengaruh pada suara Golkar.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
"Novanto jatuh atau dijatuhkan tidak akan memengaruhi perolehan suara Golkar. Bahkan Golkar sudah pecah tiga hingga empat kali, suaranya tetap," katanya dalam satu diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).
Dia justru menyoroti kinerja aparat penegak hukum yang mulai tebang pilih dan hanya berani dengan partai kecil. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah saat ada kader partai besar terkena kasus, proses hukum yang berjalan cenderung lamban.
"Jika terkait PDIP dan Golkar, muter-muter. Contohnya e-KTP ini sudah berapa lama. BLBI juga baru disidik," tutup Umar.
Sebelumnya, Ketua Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, elektabilitas partainya awalnya stabil di kisaran 9 persen usai Pilpres 2014 silam. Kemudian baru mengalami peningkatan usai memberikan dukungan kepada Joko Widodo.
"Paska Munaslub 14-116 Mei 2016 dengan memberikan dukungan kepda Jokowi untuk 2019 maka elektabilitas Golkar dalam waktu ke waktu naik cukup signifikan," katanya dalam satu diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/9).
Namun, dia tidak memungkiri ada beberapa hal yang akhirnya menyebabkan elektabilitas 15 persen usai mendukung Jokowi terus menurun. Salah satu yang menjadi penyebab adalah kasus E-KTP yang menjerat Setya Novanto karena dianggap telah merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.
"Tetapi dengan perbagai macam kejadia akhir-akhir ini seperti kasus E-KTP. Elektabilitas relatif stagnan dan menurun," jelasnya.
Yorrys mengungkapkan, harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan agar mengembalikan elektabilitas partai jelang Pilkada 2018, Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Sebab posisi Ketua Umum nantinya akan sangat terasa saat verifikasi faktual partai pada Agustus 2017 mendatang.
"Kalau memang ada gerakan di situ tidak bisa melakukan faktual kita akan di diskualifikasi, ini menjadi masalah tersendiri," tutupnya.
Baca juga:
Setya Novanto terseret kasus e-KTP buat elektabilitas Golkar turun
Yorrys sebut Setya Novanto hampir pasti jadi tersangka korupsi e-KTP
Golkar akan selamatkan Setnov dari jerat korupsi e-KTP
Golkar: Jokowi jangan terlalu lama copot menteri tak bisa kerja
Menanti strategi pertahankan Novanto sekaligus selamatkan Golkar