Nurdin Halid sebut PAN inkonsisten berjuang sama koalisi pemerintah

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait sikap PAN.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan beberapa partai koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting untuk penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan PAN tidak konsisten berjuang bersama dengan koalisi pendukung pemerintah.

"Menurut saya itu sikap tidak bisa kita campuri tapi itu inkonsistensi daripada sebuah perjuangan. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu tidak konsisten karena itu hak masing masing partai," kata dia di kantor DPP Partai Golkar, Angrek Neli, Jakarta Barat.

Kemudian kata dia, tindakan yang dilakukan PAN merupakan hal yang wajar untuk strategi menghadapi pemilu 2019. Nurdin juga mengatakan tetap menghargai sikap PAN.

Pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait sikap PAN. "Karena tiap partai memiliki kepentingan, kepentingan itu diramu dalam strategi untuk 2019," kata Nurdin.

Diketahui sebelumnya, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan tidak mengikuti proses pengambilan keputusan tingkat II Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang diambil melalui voting pada Sidang Paripurna, Jumat (21/7) dini hari. Aksi 'walk out' PAN itu berbeda dengan koalisi pemerintah yang menyatakan sidang paripurna harus dilanjutkan dan diputuskan memilih opsi presidential threshold 20-25 persen.

PAN lagi-lagi berbeda sikap dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Namun Sekjen PAN Edy Soeparno membantah dalam pengesahan Undang-undang Pemilu, PAN telah membangkang dari koalisi pendukung pemerintahan.

"Enggak (membangkang) kita selalu komunikasi dengan parpol pendukung pemerintah. Kita sudah sampaikan juga ke mereka apa yang menjadi kendala kita," kata Edy saat dihubungi, Jumat (21/7).

Akibat perbedaan sikap dengan pemerintah tersebut, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat oleh politikus PAN Asman Abnur menjadi sorotan. Edy enggan berandai-andai jika koleganya itu bakal ditendang dari kabinet karena PAN sering berbeda sikap dengan pemerintah.

"Saya enggak mau berandai-andai. Nanti kita lihat saja seperti apa," ujarnya.

Edy menyebutkan partainya akan berkomitmen mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sampai tahun 2019.

"Komitmen kita tetap sebagai pendukung pemerintah sampai 2019," ujarnya.