Organda Jateng tolak rencana Jokowi naikkan harga BBM

"Kami menilai kebijakan itu sangat memberatkan para penumpang," kata Anggoro.

Sejumlah pengusaha angkutan darat di Provinsi Jawa Tengah, keberatan dengan rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun ini. Pasalnya, mereka menilai kebijakan itu tidak pro rakyat.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Jawa Tengah, Anggoro Karsidi, meminta kepada pemerintah pusat agar tidak menaikkan harga BBB jenis premium untuk konsumsi moda transportasi umum.

Anggoro menganggap, hal tersebut cenderung memberatkan beban masyarakat di tiap daerah.

"Kami sudah mendapatkan instruksi dari DPP Organda supaya tidak menerima usulan kenaikan harga BBM yang tengah digulirkan pemerintah saat ini. Sebab, kami menilai kebijakan itu sangat memberatkan para penumpang," kata Anggoro, saat dihubungi merdeka.com, di Semarang Jawa Tengah, Sabtu (1/11).

Anggoro menjelaskan, tingkat konsumsi premium khusus untuk angkutan umum (angkot) di Jawa Tengah telah mencapai 30-40 persen. Bahkan, bila merujuk pada kondisi kemacetan di semua jalan raya, konsumsi solar bagi bus maupun truk kini telah membengkak menjadi 40 persen.

Tak hanya itu saja, katanya, bila pemerintah tetap memaksakan kenaikan harga BBM maka rencana tersebut sama saja tidak pro rakyat. Hal ini mengingat mayoritas penumpang angkot dan bus berasal dari masyarakat menengah ke bawah.

Melihat dari hal tersebut, lebih baik pemerintah menunda rencana kenaikan harga BBM pada akhir tahun ini. "Katanya pro rakyat. Tetapi kenapa harga BBM malah dinaikkan," tutupnya.