PAN beri sinyal bersedia diajak gabung ke pemerintahan Jokowi

PAN menilai hubungan KMP dan KIH di parlemen sudah mencair dan mulai sejalan.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN Teguh Juwarno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengambil tindakan dalam menata jajaran kabinetnya. Menurutnya, ada kenyataan di publik yang sudah merespons kekecewaan terhadap kinerja dari kabinet tersebut.

Menurutnya, hal ini dicirikan atas hasil dari sejumlah survei, yang mengatakan bahwa kepercayaan publik terhadap kabinet ternyata memang sudah turun, akibat adanya sejumlah dinamika di sektor ekonomi mikro.

"Kita juga lihat bagaimana pasar merespons negatif kinerja kabinet selama sembilan bulan ini, salah satunya adalah bagaimana nilai tukar rupiah terus terpuruk. Hal itu pula yang menyebabkan industri manufaktur kita tidak mampu bekerja, sampai terjadi PHK di mana-mana," ujar Teguh dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8).

"Hal inilah yang dianggap cukup sebagai indikator, di mana presiden harus segera bertindak, terutama di jajaran kementeriannya yang langsung bersentuhan dengan sektor ekonomi mikro," katanya menambahkan.

Ketika ditanya apakah PAN siap jika ada kadernya yang kemudian ditunjuk sebagai menteri di jajaran kabinet Jokowi, Teguh mengaku belum ada pembahasan demikian di internal partainya. Namun dirinya mengatakan, dalam membangun bangsa yang besar ini memang dibutuhkan kerja sama yang baik, antar setiap elemen yang ada di dalamnya.

"Kita di sini memang bukan dalam posisi menyodor-nyodorkan atau menawarkan. Tapi yang pasti, meskipun saat ini PAN ada di luar kabinet, kami tetap ingin Presiden Jokowi sukses. Karena kesuksesan seorang presiden akan membawa kesejahteraan pula kepada masyarakatnya," ujar Teguh.

"Yang pasti, mengurus bangsa yang besar dan majemuk ini kan tidak mudah. Maka kalau kita berbicara konteks koalisi antara KIH-KMP pun kan ternyata sudah cair juga. Di parlemen pun dalam sejumlah kebijakan kan juga sudah sering sejalan. Jadi sebenarnya tekanan politis dari parlemen terhadap kabinet pun kan sudah makin kecil. Dengan kata lain, siapa saja kan bisa (dipilih)," pungkasnya.

Di lokasi sama, pengamat birokrasi dan kebijakan publik Medrial Alamsyah mengatakan, butuhnya percepatan dalam hal perbaikan sistem dan birokrasi di kabinet pemerintahan, menjadi salah satu tantangan nyata bagi pemerintahan Jokowi.

Dirinya menyebut, sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah dalam mereformasi aparaturnya, mengalami sejumlah kendala di lapangan. Terkait adanya tuntutan mekanisme yang harus dilakukan secara transparan, dan rentang waktu yang dibutuhkan guna merealisasikannya.

"Kita kan tahu bahwa memang ada perubahan struktural di beberapa kementerian, seperti perubahan nomenklatur dan sebagainya, yang itu saja belum selesai. Padahal targetnya tiga bulan. Hal itu dilakukan juga demi mentaati adanya UU ASN, dimana semua hal itu harus dilakukan secara transparan," ujar Medrial.