Partai Koalisi Minta Jatah Menteri, PDIP Pilih Serahkan pada Jokowi
PDIP tidak ambil pusing dengan partai koalisi yang sering menyebut jumlah kursi menteri yang diinginkan. Bagi dia, ucapan itu hanya manuver politik.
Partai Nasional Demokrat mengincar 11 kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. PDIP enggan menanggapi lebih jauh dan menyerahkan keputusannya pada Jokowi.
"Sebagai partai terbesar ya dengan kursi terbesar di DPR kami menghormati konstitusi. Kalau itu merupakan kewenangan presiden kita serahkan pada presiden," kata Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Mengapa Prabowo dikatakan dapat menjembatani hubungan Jokowi dengan PDIP? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Ketua Umumnya yakni Prabowo Subianto akan menjadi jembatan untuk mengembalikan lagi hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Bagaimana menurut Gibran soal pernyataan Hasto yang menuding Jokowi mengambil alih kepemimpinan PDIP? Wali Kota Solo juga menepis pernyataan Hasto yang menuding Jokowi berupaya mempertahankan kepemimpinannya dan mengincar kursi ketua umum DPP PDIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri. "Mengambil alih ? Enggak, nggak ada seperti itu," ungkapnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Hendrawan menegaskan, sebagai partai besar ia ingin memberikan contoh yang baik dan sesuai konstitusi. Salah satunya dengan tidak asal klaim jatah kursi menteri.
"Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan ya tidak klaim-klaim seperti itu," ungkapnya.
Soal jatah kursi menteri, Hendrawan masih menutup rapat berapa banyak yang diinginkan partainya. Namun, lanjutnya, penentuan kursi kabinet harus ada azas kepatutan.
"Tidak. Kami tidak, itu ada azas kepatutan you lihat aja kalau yang lain kursinya sepertiga kita terus minta 10 terus kita minta berapa," ucapnya.
Hendrawan juga tidak ambil pusing dengan partai koalisi yang sering menyebut jumlah kursi menteri yang diinginkan. Bagi dia, ucapan itu hanya manuver politik.
"Ini kan hanya manuver-manuver dan ya pemberian isyarat sinyal. Presiden itu menghadapi isyarat-isyarat seperti ini bisa ketua umum partai juga. Kadang-kadang menyampaikan itu hanya untuk mengisi berita media," tandasnya.
Untuk diketahui, setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini Partai NasDem ikut-ikutan meminta jatah menteri ke Presiden terpilih Joko Widodo. NasDem meminta 11 kursi menteri, 1 kursi lebih banyak dari PKB yang menginginkan 10 kursi.
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan alasan partainya meminta 11 kursi menteri lantaran perolehan kursi yang lebih besar dari PKB di DPR.
"Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).
Baca juga:
JK Nilai PDIP Otomatis Paling Banyak Dapat Jatah Menteri
Jelang Kongres, PDIP Selesaikan Konfercab dan Konferda di 10 Provinsi
Pascaputusan MK, PDIP Yakin Antara Prabowo dan Jokowi Tak Ada Masalah
Partai Demokrat: Hubungan SBY dan Megawati Membaik
Politikus PDIP Nilai Perlu Ada Kubu Oposisi untuk Kontrol Pemerintah
Sekjen PDIP Tegaskan Rekonsiliasi Bukan Jalan Bagi-bagi Jatah Kabinet
PDIP Serahkan ke Jokowi dan Megawati Terkait Susunan Kabinet