Pasrahnya Puan Menunggu Megawati Putuskan Capres PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan ingin mengaku bersyukur didoakan menjadi presiden. Tetapi Megawati belum memutuskan siapa yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024. Puan pun pasrah menunggu keputusan sang ibunda.
Ketua DPR RI Puan Maharani mendapatkan sambutan hangat ketika melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat. Di Bekasi, Majalengka, hingga Sumedang kehadiran Puan selalu disambut teriakan dan doa agar menjadi presiden di 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan ingin mengaku bersyukur didoakan menjadi presiden. Tetapi Megawati belum memutuskan siapa yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024. Puan pun pasrah menunggu keputusan sang ibunda.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
"Kalau ada yang ingin saya menjadi presiden, ya Alhamdulillah, tapi soal mekanisme pencalonan ada di Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP Perjuangan," ujar Puan di Sumedang, dikutip dari siaran pers, Jumat (23/9).
Namun, Puan mengaku diminta Megawati untuk berkeliling ke daerah-daerah. Ia diminta membantu konsolidasi partai. Tidak hanya itu, Puan juga diminta untuk bertemu pimpinan partai politik nasional untuk membahas Pemilu 2024.
Dalam kesempatan bertemu kader PDIP, Puan menegaskan penetapan calon presiden sepenuhnya kewenangan Megawati. Tapi, Puan yakin Megawati akan memilih sosok yang sudah berkontribusi kepada partai dan tokoh berdarah PDIP.
"Jadi kita serahkan ke Ibu Megawati tentang Capres, bahwa kita akan memiliki Capres yang sudah berbuat dan berdarah untuk PDI Perjuangan, yang akan mau terus memperjuangkan ideologi Pancasila, memperjuangkan cita-cita Bung Karno," ujar Puan.
Lahir Dewan Kolonel
Di tengah semua kader menunggu keputusan Megawati, sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung pencapresan Puan.
Dewan Kolonel ini diinisiasi oleh Johan Budi Sapto Pribowo yang terang-terangan mengaku mendukung Puan sebagai capres. Johan melahirkan Dewan Kolonel bersama Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, serta Agustina Wilujeng Pramestuti.
Dewan Kolonel punya pentolan yang disebut sebagai jenderal. Yang tidak lain adalah pimpinan Fraksi PDIP di parlemen, yaitu Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang 'Pacul' Wuryanto.
Tugas Dewan Kolonel adalah untuk mendorong Puan menjadi calon presiden. Bahkan, kelompok ini siap menjadi kendaraan tempur Puan bila Megawati telah memilih untuk mendukung putrinya sebagai calon presiden.
Menurut Trimedya, Dewan Kolonel berharap Puan menjadi calon presiden. Agar trah Soekarno tidak hilang dari partai dan bernasib seperti keluarga Cendana di Golkar.
"Kita merasa kita khawatir kalau bukan darah Bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Suharto di Golkar. Itu juga ada kekhawatiran. Lihat saja keluarga Pak Harto di Golkar kan seperti apa padahal Golkar yang dirikan Golkar dari nol," kata Trimedya.
Meski begitu, rupanya Megawati terlihat tidak setuju dengan pembentukan Dewan Kolonel. Menurut Sekjen PDI Perjuangan, kemunculan kabar Dewan Kolonel membuat presiden kelima RI itu terkaget-kaget.
"Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau. Beliau juga kaget," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9).
Hasto telah mengkonfirmasi kembali kepada Utut dan Bambang. Pembentukan Dewan Kolonel diakui hanya sebuah guyonan. Apalagi Hasto menegaskant tidak dikenal struktur seperti Dewan Kolonel berdasarkan konstitusi PDIP.
"Jadi saya juga koordinasi dengan Pak Utut, dengan mas Bambang Pacul Wuryanto. Itu guyonan dalam politik," terangnya.
Hasto memang tidak gamblang akan memberikan teguran kepada anggota Dewan Kolonel. Namun, ia mengingatkan tugas dan fungsi Fraksi PDIP di DPR.
"Kemudian saya juga memberi tahu pak Utut selaku ketua fraksi bahwa fraksi PDI perjuangan DPR RI tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan," tegas Hasto.
(mdk/gil)