PDIP anggap dukungan kepala daerah ke Jokowi bukan hal yang dibuat-buat
PDIP anggap dukungan kepala daerah ke Jokowi bukan hal yang dibuat-buat. Eriko juga membantah jika dukungan ini sebagai salah satu cara dari KIK untuk mendulang suara lebih besar di daerah tersebut. Kata dia, dengan adanya dukungan itu juga tidak menjamin suara Jokowi-Ma'ruf akan aman di kawasan tersebut.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan bakal capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin Eriko Sotarduga menegaskan deklarasi dukungan para kepala daerah tidak sengaja dibuat-buat oleh partai pendukung, yakni Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Hal ini dikatakan Eriko pasca adanya deklarasi dukungan 10 kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) dan pernyataan Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Kenapa PDIP menang di pemilu 2019? Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa citra dan program kerja yang ditawarkan oleh PDIP dapat diterima oleh masyarakat luas.
-
Kenapa PDIP bisa menjadi partai pemenang Pemilu 2019? PDIP berhasil menarik pemilih dengan agenda-agenda politiknya dan berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Dengan perolehan suara yang signifikan, PDIP memperoleh kekuatan politik yang kuat dan pengaruh yang besar dalam pemerintahan.
-
Bagaimana PDIP bisa menang di pemilu 2019? PDIP berhasil meraih kemenangan yang signifikan dalam pemilu 2019 dan menjadi partai pemenang dengan persentase suara tertinggi, menunjukkan popularitas dan kepercayaan yang dimiliki oleh partai ini di mata masyarakat Indonesia.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
"Kami melihat dukungan kepala daerah itu bukan hal yang dibuat-buat atau dikondisikan, ini kesadaran kepala daerah melihat hasil kinerja Jokowi," kata Eriko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9).
Eriko juga membantah jika dukungan ini sebagai salah satu cara dari KIK untuk mendulang suara lebih besar di daerah tersebut. Kata dia, dengan adanya dukungan itu juga tidak menjamin suara Jokowi-Ma'ruf akan aman di kawasan tersebut.
"Tidak ada satu jaminan pasti setelah kepala daerah menyatakan dukungan lalu masyarakat akan mendukung Jokowi. Tentu ini masalah hati pikiran dan keyakinan. Apakah nanti yang dipilih ini merepresentasikan masyarakat ke depan. Tentu kami tak sejauh itu. Lembaga survei yang akan menunjukkan itu," ungkapnya.
Menurut Wasekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, dukungan dari kepala daerah itu muncul karena mereka sadar bahwa Jokowi memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerahnya. Tambahnya di era Jokowi pembangunan infrastruktur yang mangkrak kini telah rampung.
"Infrastruktur yang sebelumnya belum dituntaskan sekarang sudah hampir dituntaskan," ucapnya.
Diketahui, sebanyak 10 kepala daerah, terdiri dari bupati dan wali kota, di Sumatra Barat menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 nanti. Kesepuluh kepala daerah tersebut menyampaikan dukungannya di Hotel Inna Muara, Kota Padang, Selasa (18/9).
Baca juga:
Wakil Ketua Timses prediksi Jokowi-Ma'ruf Amin dapat nomor urut satu di Pilpres 2019
Soal impor, Golkar minta menteri jangan sampai ganggu elektabilitas Jokowi
Kubu Jokowi balas sindiran Fadli Zon soal kegagalan urus negara
Budiman tanggapi Sandi: Tidak ulama dicap ulama, harga-harga tak naik dibilang naik
Politisi Golkar desak Ma'ruf mundur dari ketua MUI supaya fokus Pilpres
TGB sebut perjuangkan Jokowi tak mesti masuk tim kampanye nasional