PDIP: BBM dinaikkan agar janji kampanye Jokowi bisa dipenuhi
Buku ini berisi tentang anggaran pemerintah untuk mengimplementasikan janji Jokowi saat kampanye dulu.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana bakal mengeluarkan buku putih mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Saat menjadi oposisi dulu, PDIP juga telah mengeluarkan buku putih yang berisi APBN tandingan menolak kenaikan BBM.
Ketua Departemen Politik DPP PDIP TB Hasanuddin menjelaskan bahwa buku putih menolak kenaikan BBM karena tidak terima argumentasi Presiden SBY menaikkan BBM. Menurut dia, saat itu PDIP masih yakin ada cara lain selain menaikkan BBM untuk menyelamatkan APBN.
"Intinya buku putih kemarin adalah kita mempermasalahkan argumentasi pemerintahan SBY yang sesungguhnya beda dengan PDI Perjuangan," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11).
Sementara buku putih jilid II ini, dia menjelaskan, berisi tentang anggaran pemerintah untuk mengimplementasikan janji Jokowi saat kampanye dulu. Misalnya membangun tol laut dan menciptakan ketahanan pangan.
"Sekarang dengan anggaran yang ada sekarang kita pada kesimpulan bahwa pemerintah perlu punya anggaran yang cukup untuk aplikasikan semua janji-janjinya," terang dia.
"Misalnya mau buat 1000 km tol, sekarang sudah ada rinciannya kemudian buat dalam waktu 3 tahun itu pemerintahan harus kita jadi mandiri berdikari urusan pangan, dan banyak hal lagi," imbuhnya.
Hasanuddin menambahkan, Jokowi tidak bisa mengaplikasikan janji kampanyenya jika tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Dia menilai, subsidi BBM memang sangat membebani anggaran negara.
"Kalau misal terbebani dengan konsumsi di BBM, kita akan terus-terusan saja begitu mungkin dua tiga bulan barang kali sampai dari itu semua masih ada. Tapi Insya Allah ke depan jalan baik-baik saja," tegas dia.
Hasanuddin mengakui memang ada banyak cara untuk memangkas APBN demi menunjang implementasi janji Jokowi selain menaikkan BBM. Akan tetapi, anggaran tersebut tetap saja tidak cukup dan harus menaikkan BBM.
"Ada banyak cara, tapi tidak cukup, BBM ini akan jadi beban terus subsidi itu, juga hanya akan perbanyak penyelundupan, hilangnya pencurian karena ini subsidi ini tadi," pungkas mantan Wakil Ketua Komisi I DPR ini.
Baca juga:
PDIP tak kaget KMP mau interpelasi Jokowi
Misteri Puan dan penolakan kader PDIP Jokowi naikkan BBM
Kesal BBM naik, Effendi Simbolon ingatkan Jokowi naik Bajaj
Dukung kenaikan BBM, PDIP akan luncurkan buku putih jilid II
PDIP: Jokowi biar kerempeng berani naikkan BBM
Soal kenaikan BBM, Adian mengaku pusing sedangkan Rieke bungkam
Belum sebulan jadi presiden Jokowi naikkan BBM, ini alasan PDIP
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Siapa yang memimpin sidang BPUPKI? BPUPKI terdiri awalnya dari 70 anggota, di mana 8 di antaranya adalah orang Jepang.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Siapa yang memimpin konsolidasi PDIP di Bali? Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan sejumlah petinggi PDIP berkumpul di Bali.
-
Siapa yang akan diajukan PDIP sebagai saksi dalam gugatan ke MK? PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).