PDIP: Jika presiden, apa Prabowo bisa lepas dari Gerindra?

Ahmad Basarah yakin jika Prabowo menjadi presiden juga tidak akan bisa lepas dari aturan partai.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah mengakui, hampir seluruh presiden tidak lepas dari intervensi partai. Atas alasan itu, dia pun mempertanyakan kemampuan politik Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Prabowo Subianto .

Dalam pernyataannya selama kampanye Gerindra , Prabowo berkali-kali menyindir Joko Wiudodo ( Jokowi ) sebagai calon presiden (capres) boneka. Menanggapi itu, Basarah menyebut partai politik bukan lembaga promosi. Di mana setelah capres yang diusung terpilih, partai pun bisa ditinggalkan begitu saja.

"Parpol bukanlah lembaga event organizer, atau lembaga konsultan politik yang hanya bertugas mengorbitkan seseorang menjadi pejabat publik, lalu setelah itu boleh ditinggalkan," ujar Basarah dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat (4/4).

Oleh sebab itu, dia mempertanyakan tudingan Prabowo dan Fadli Zon jika Jokowi presiden sarat dengan intervensi, yang mereka analogikan sebagai boneka. Apalagi, perihal boneka ini juga diamini Wasekjen PKS Fahri Hamzah.

Dia yakin jika Prabowo menjadi presiden juga tidak akan bisa lepas dari aturan partai. Begitu juga halnya dengan Fahri Hamzah yang seluruh tindak-tanduknya harus sesuai dengan aturan partai.

"Sekarang saya mau bertanya, apakah Prabowo dan Fadli Zon tidak terikat dalam peraturan Partai Gerindra , apakah Fahri Hamzah juga tidak terikat dengan aturan-aturan yang terdapat di PKS," tegas dia.

Dengan pola pikir capres boneka dan menyebut Jokowi tidak merdeka, Basarah pun balik menuding bahwa Prabowo, Fadli Zon dan Fahri Hamzah beranggapan bahwa partainya seperti sebuah perusahaan. Sehingga, bisa diatur sesuai kemauan pemiliknya.

"Ataukah karena mereka menganggap parpol tersebut sama seperti perseroan terbatas yang maksud dan tujuan organisasi tergantung pemiliknya saja," pungkasnya.