PDIP & PPP sepakat cawapres Jokowi harus mampu kuasai bidang pembangunan ekonomi
Meski mengakui membahas kriteria, Arsul mengungkapkan PPP dan PDIP belum membicarakan terlalu jauh soal nama-nama cawapres yang masuk dengan kriteria-kriteria tersebut.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan partainya telah menyampaikan beberapa kriteria calon wakil Presiden yang dibutuhkan oleh Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Senin (26/3).
Dalam pertemuan itu, PPP mengajukan kepada PDIP agar Jokowi menggandeng cawapres dari kalangan Islam. PDIP menambahkan kriteria yang disampaikan PPP di mana Jokowi memerlukan sosok Cawapres yang memiliki kemampuan di bidang pembangunan ekonomi. Arsul menyebut partainya sepakat dengan usulan kriteria dari PDIP itu.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
"Tentu itu kami ajukan. Nah tapi tentu juga PDIP juga menyampaikan salah satunya yang disampaikan karena tantangan-tantangan pembangunan perekonomian kita ke depan juga berat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3).
Meski mengakui membahas kriteria, Arsul mengungkapkan PPP dan PDIP belum membicarakan terlalu jauh soal nama-nama cawapres yang masuk dengan kriteria-kriteria tersebut.
Pembicaraan soal nama-nama cawapres Jokowi, kata Arsul, akan dilakukan bersama partai-partai pendukung Jokowi usai gelaran Pilkada 2018 selesai. Menurut Arsul, partai-partai pendukung Jokowi perlu berembuk menyusun kriteria dan sosok cawapres ideal bagi Jokowi.
"Soal melisting orang kita sepakati nanti setelah pilkada baik didahului dengan pembicaraan bilateral kembali maupun secara multilateral antara seluruh partai koalisi yang sudah menyatakan akan mengusung Jokowi sudah deklarasi dengan tentu pak Jokowi itu sendiri," ungkapnya.
Anggota Komisi III DPR ini menambahkan, PPP dan PDIP juga sepakat cawapres Jokowi tidak terbatas pada kader partai saja. Partai pendukung Jokowi tak menutup peluang menggandeng sosok dari unsur nonparpol untuk dijadikan cawapres.
"Tentu kemudian bisa dari parpol bisa juga dari nonparpol. Dari berbagai macam macam, bisa dari birokrat bisa dari profesional, swatsa dan lain-lain," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PPP M Rommahurmuziy (Romy) mengatakan partainya sepakat membentuk tim bersama untuk menjaring calon wakil presiden bersama partai-partai pendukung Jokowi. Namun, Romy menyebut tim ini tidak hanya membahas cawapres Jokowi tetapi juga berbagai isu nasional.
"Tim bersama yang akan dibentuk. Tentu bukan hanya membahas tentang cawapres. Karena kita bicara tentang kepentingan bangsa yang lebih luas," kata Romy usai bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/3).
Romy menginginkan pembahasan cawapres Jokowi dilakukan usai gelaran Pilkada selesai. Sebab, PPP tidak ingin perbedaan sikap dan dukungan di Pilkada mengganggu pembahasan cawapres Jokowi.
Baca juga:
Keberadaan PPP menegaskan koalisi Jokowi nasionalis-religius
Sindir PSI, Sekjen PDIP minta beri daftar cawapres tak sekadar demi elektoral
Politisi PKB sebut Cak Imin kerap lakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi
PKB klaim Cak Imin bisa dongkrak elektabilitas Jokowi
Sekjen PDIP bantah 3 kader disiapkan jadi cawapres Jokowi
Bantah Masinton, Sekjen PDIP tegaskan nama Cawapres Jokowi belum dibahas