PDIP sebut dana saksi jebakan politik

PDIP minta dana saksi lebih baik dipakai guna membenahi daftar pemilih tetap (DPT) yang masih kacau.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menyatakan menolak adanya dana saksi yang berasal dari APNB untuk Pemilu mendatang. Sebab, uang tersebut dinilainya lebih baik menanggulangi bencana.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menganggap, dana saksi lebih baik dipakai guna membenahi daftar pemilih tetap (DPT) yang masih kacau.

"Lebih baik pemerintah memikirkan dan berkonsentrasi untuk membangun sistem pemilih yang lebih jurdil, di mana masyarakatnya tak kehilangan hak konstitusinya dan memperbaiki DPT yang masih menyisakan masalah," kata Hasto di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (28/1).

Hasto melanjutkan, bila dana saksi itu dipastikan lolos maka bakal bermunculan keraguan dari berbagai pihak.

"Dan sistem akuntabilitasnya, ini dari pada ini menjadi political trapping (jebakan politik) PDIP dengan tegas menolak dana saksi tersebut," tegasnya.

Selain itu, dirinya menilai upaya meloloskan dana saksi itu hanya sebagai lobi politik. Untuk itu, dia menyarankan agar partai sebaiknya kerja keras agar lolos suara ambang batas.

"Lebih baik partai kerja untuk lolos treshold itu berdasarkan kerja kongkret. Mendatangi rakyat dari pada cara pintas untuk mendapatkan dana dari negara yang saat ini alokasinya lebih tepat untuk membiayai dan menjaga Pemilu jurdil," terangnya.