PDIP: Yang benar itu program aspirasi bukan dana aspirasi

Hamka berkilah, anggota DPR tidak akan memegang uang Rp 20 miliar tersebut.

Anggota komisi VIII DPR fraksi PDIP Hamka Haq menegaskan, dana aspirasi yang diusulkan DPR sebenarnya adalah program aspirasi. Kata dia, program aspirasi dimaksudkan untuk memaksimalkan pembangunan di daerah. Dan, DPR dalam hal ini tidak memegang uang Rp 20 miliar yang menyebabkan polemik belakangan ini.

"Itu bukan dana aspirasi tapi program aspirasi. Setiap anggota diberi hak untuk membawa program di dapil dan dimaksimalkan oleh pemerintah. Jadi, kita tidak terima uangnya," kata Hamka di Kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6).

Lanjut dia, program aspirasi berupa usulan program di dapil juga menjawab pertanyaan masyarakat bagi komisi-komisi yang tidak secara langsung berhadapan dengan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, tegas dia, program aspirasi nantinya menjadi suatu solusi pembangunan yang baik.

"Kan komisi I-III tanggung jawabnya tidak secara langsung ke daerah. Inilah gunanya program aspirasi itu nanti dan membantu percepatan pembangunan" papar dia.

Di sisi lain, masyarakat menilai dana aspirasi akan menyebabkan ketimpangan pembangunan daerah dan pusat. Daerah semisal Jakarta yang memiliki perwakilan banyak di DPR akan lebih diuntungkan jika dana aspirasi terealisasi nantinya.

Akan tetapi, bagi Hamka, ketimpangan itu tidak akan terjadi. Pasalnya, kata dia, perbedaan jumlah penduduk dan besarnya kebutuhan setiap daerah adalah berbeda-beda.

"Tidak demikian. Kan perbedaan penduduk tiap daerah berbeda, Jakarta karena penduduknya lebih banyak ya pasti penyerapan dana itu juga lebih banyak," pungkas Hamka.

Baca juga:
Dana aspirasi bumerang bagi kinerja DPR
Ini alasan politikus Golkar dukung UP2DP
Politikus Golkar: Tidak ada istilah Dana Aspirasi di DPR
Ketimbang panen kritik, Hipmi minta dana aspirasi buat subsidi UMKM
Golkar yakin dana aspirasi tak akan diselewengkan