Pemerintahan Jokowi usahakan kisruh PPP selesai di muktamar besok

Pemerintah menghargai gugatan yang dilakukan oleh kubu Djan Faridz.

Pemerintah terus berupaya mendamaikan dua kubu di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini dibuktikan dengan intensnya komunikasi antara pemerintah terhadap PPP kubu Djan Faridz maupun kubu Romahurmuziy (Romi).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pertikaian di internal PPP diharapkan akan berakhir pada saat muktamar berlangsung pada 8-10 April 2016 di Asrama Haji Pondok Gede.

"Ya kita membangun komunikasi dengan tidak hanya dengan Djan Faridz tetapi juga dengan beberapa kalangan yang ada di sekitar beliau dan kita terus berupaya agar sebesar, setajam apapun perbedaan di antara kita, kita selesaikan di forum permusyawaratan tertinggi partai," kata Lukman di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).

Meski sudah membangun komunikasi dengan Djan Faridz, Lukman mengaku belum menemukan titik terang. Kendati demikian, pemerintah tidak pernah surut untuk menyatukan kembali PPP.

"Memang sejauh ini beliau (Djan Faridz) masih memiliki cara pandangnya sendiri namun kita terus berupaya sampai Jumat (8 April) nanti muktamar itu," ujar Lukman.

"Jadi semua kalangan senior, pengurus yang tidak hanya di pusat tapi di wilayah cabang dan ranting-ranting sudah bersepakat bagaimana menyelesaikan konflik sengketa itu dengan islah melalui permusyawaratan tertinggi partai," sambungnya.

Terkait gugatan yang dilayangkan Djan Faridz terhadap pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Lukman menegaskan akan tetap menghargai keputusan tersebut.

"Ya setiap warga negara berhak menggunakan hak-hak hukumnya dan membawa segala persoalan yang dia hadapi ke proses hukum. Itu tentu kita hormati," tukas dia.