Penyerahan SK Golkar dukung Ridwan Kamil harus lewat Dedi Mulyadi
Penyerahan SK Golkar dukung Ridwan Kamil harus lewat Dedi Mulyadi. Ridwan Kamil mengaku belum mendapatkan informasi terkait teknis penyerahan SK dukungan tersebut. Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku masih menunggu undangan dari DPD Golkar Jabar.
Partai Golkar telah memastikan untuk memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil dalam gelaran Pilgub Jabar 2018 mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham saat datang ke Pendopo Kota Bandung untuk memperlihatkan SK dukungan kepada Ridwan Kamil beberapa hari lalu.
Namun sesuai dengan mekanisme penyerahan SK dukungan di Partai Golkar ialah dari pengurus pusat ke DPD tingkat provinsi. Sehingga penyerahan SK bukan dilakukan oleh DPP, tetapi melalui DPD Partai Golkar Jawa Barat yang akan diberikan secara resmi kepada calon yang telah ditetapkan untuk didukung.
Ridwan Kamil mengaku belum mendapatkan informasi terkait teknis penyerahan SK dukungan tersebut. Pria yang akrab disapa Emil ini mengaku masih menunggu undangan dari DPD Golkar Jabar.
"Saya kemarin sudah menerima surat dari Golkar, Pak Idrus datang memberikan surat tapi prosedur di Golkar surat tidak bisa langsung, harus lewat kantor DPD provinsi, baru ke calon. Saya menunggu saja undangan dari DPD provinsi kapan menyerahkan secara fisik ke Saya. Sampai sekarang belum ada informasi," ujar Emil kepada wartawan di Tamansari, Senin (6/11).
Emil pun mengaku belum berkomunikasi dengan Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. Emil memilih menunggu untuk dihubungi oleh Dedi.
"Belum ada (komunikasi dengan Dedi Mulyadi), baru lewat orang-orang di belakangnya. Saya posisinya menunggu. Kalau dikontak ya saya respon," katanya.
Disinggung terkait adanya kisruh di tubuh partai berlambang pohon beringin terkait langkah DPP partai Golkar yang menjatuhkan pilihan dukungan kepada dirinya ketimbang Dedi Mulyadi, Emil enggan mengomentari hal tersebut
"Saya tidak akan mengomentari urusan rumah tangga partai lain. Dinamika politik selalu ada. Cek sejarah bangsa ini selalu ada dinamika. Nanti juga akan menemukan keseimbangan baru," pungkasnya.
Baca juga:
Bertemu di DPD Golkar, Demiz & Dedi Mulyadi guyon bikin film Pacar Ketinggalan Kereta
Tak lagi mengharap Gerindra
Titik cerah buat Dedi Mulyadi
Hanura Jabar usulkan pasangan Dedi Mulyadi-Aceng Fikri di Jawa Barat
Golkar yakin Dedi tak akan berkhianat walau partai dukung Ridwan Kamil
Sekjen Golkar temui Ridwan Kamil jelaskan dukungan resmi di Pilgub Jabar
Deddy Mizwar: Saya jadi apa saja bisa
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa PKB ingin membentuk poros yang berbeda dari Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? Ia mengatakan bahwa perbedaan poros sangat dibutuhkan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini agar publik memiliki banyak pilihan."Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya," ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6)