Pilgub DKI, PDIP ingin cagub yang sabar dan tak suka bikin gaduh
"Mengayomi, melindungi, membuat warga rasa nyaman, tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan sebagainya," kata Basarah.
Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan hingga kini partainya masih melakukan rapat untuk menentukan siapa yang akan diusung dalam Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 mendatang. Soal kriteria, PDIP ingin sosok pemimpin yang sabar.
"Memilih tentunya kepala daerah yang dalam bidang leadership, mencari pemimpin yang memang betul-betul memimpin dengan sabar, mengayomi, melindungi, membuat warga rasa nyaman, tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dan sebagainya," kata Basarah di Gedung DPR, Jakarta Selatan, Jumat (12/8).
Selain dalam leadership, Basarah menuturkan, pemimpin nantinya harus yang bisa membangun Jakarta dari segala aspek, tidak hanya membangun bagi kepentingan masyarakat elite atau kaum pemilik modal, tidak hanya membangun bagi kelas menengah, namun bagaimana mampu membangun harkat hidup rakyat kebanyakan di Jakarta.
"Di Jakarta ini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, itu contoh di bidang ekonomi," ujarnya.
"Tapi intinya itu kriteria yang saya monitor dari ketua DPD PDIP Pak Bambang, sampai hari ini mereka terus melakukan penjajakan-penjajakan untuk sampai pada pengerucutan siapa Calon Gubernur dan Wakil yang akan diusung oleh koalisi kekeluargaan," tambahnya.
Disinggung untuk proses pemilihan di Jakarta sendiri, Ahmad menuturkan sama dengan proses evaluasi dan pembahasan dari 27 nama yang sebelumnya mendaftar, yang mengikuti proses assesment, mengikuti proses simulasi dengan struktur partai di DKI Jakarta.
"Baik dari anak ranting, Ranting, PAC, DPC, maupun DPD PDIP DKI Jakarta. Di luar 27 nama itu, kita juga memotret dinamika yang berkembang dari warga Jakarta, khususnya menyangkut nama-nama yang muncul ke permukaan, baik yang diusulkan dari dasar aspirasi masyarakat civil society maupun yang muncul dari apa yang disebut dengan koalisi kekeluargaan tujuh partai politik (parpol) yang ada di DKI Jakarta," paparnya.
Adapun parpol yang dimaksud, lanjut Basarah, adalah PDIP, PAN, Gerindra, PKB, PPP, PKS, dan Demokrat. Para partai ini disebut intensif sekali melakukan pertemuan-pertemuan diskusi-diskusi untuk menyamakan persepsi.
"Bagaimana menghadirkan calon kepala daerah gubernur DKI Jakarta dan wakil Gubernur DKI jakarta yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Jakarta," tutupnya.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk diusung oleh PDIP di Pilgub DKI 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Kapan PDIP menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
Baca juga:
Hanura sebut 2 partai koalisi kekeluargaan akan berbalik dukung Ahok
Wasekjen PDIP minta Ahok setop menyerang Risma
Taufik kaget dengar tudingan Ahok ada kader Gerindra lempar isu SARA
Wasekjen PDIP sebut usung Ahok-Djarot di Pilgub DKI skenario lama
PDIP sebut Ahok hanya pentingkan ambisi untuk pimpin Jakarta
Tjahjo tegaskan petahana harus cuti sebagai bentuk netralitas