PKB Nilai PKS Blunder Langsung Pasangkan Anies-Sohibul Iman: Tutup Pintu Koalisi dengan Partai Lain
Langkah PKS langsung memasangkan Anies dengan Sohibul dinilai akan menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung mendukung Anies.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menilai perubahan sikap PKS, yang semula mengusung Sohibul Iman menjadi cagub lalu berubah menjadi cawagub Anies Baswedan, sebagai bentuk kegalauan internal partai itu.
- Anies Anggap Partai Tersandera Kekuasaan, PKB: Tantangan untuk Memperkuat Internal
- Soal Sosok Pendamping Anies, PKS Nilai Rekam Jejak Sohibul Lebih Cocok daripada Andika Perkasa
- PKS Usung Anies-Sohibul Iman, PKB: Kami Ingin Koalisi yang Lebih Besar
- PKB Sebut Duet Anies-Sohibul Iman Blunder, PKS Tegaskan Semuanya Aman
PKB Nilai PKS Blunder Langsung Pasangkan Anies-Sohibul Iman: Tutup Pintu Koalisi dengan Partai Lain
"Kegamangan teman-teman PKS, yang semestinya ini konsumsi internal PKS sendiri lah, tapi terpublish," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).
Menurut Huda, kegamangan lain PKS adalah langsung memasangkan Anies-Sohibul yang menurutnya blunder. "Problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman. Di mata saya sih blunder," kata dia.
Langkah PKS langsung memasangkan Anies dengan Sohibul, menurut Huda, akan menutup pintu partai lain untuk bergabung mendukung Anies.
"Ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan poros koalisi ini," kata dia.
Huda mengingatkan, Pilkada Jakarta sangat cair dan belum ada yang fix, termasuk PKS. Meskipun sebagai pemenang Pemilu Jakarta mereka tidak bisa mengusung pasangan calon sendirian.
"Mengusung dua sosok sekaligus, baik sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, itu kan secara fatsun politik partai yang sudah mempunyai golden tiket, mempunyai 20 persen.," ucap Huda.
PKS memang menang di pemilu legislatif di Jakarta pada Pemilu 2024. Tapi suaranya belum melampaui 20 persen karena hanya meraih 18 kursi. Jumlah 20 persen itu setidaknya 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.
"Jadi menurut saya model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden tiket menurut saya bahaya itu, bahaya," pungkasnya.