PKB: Pembicaraan Soal Menteri dengan Jokowi Belum Tuntas
Wasekjen DPP PKB Lukmanul Khakim merasa, hingga kini partainya belum diajak bicara presiden. "Terus terang untuk posisi menteri sampai hari ini belum dibicarakan jadi kami belum bisa kasih tahu. Karena memang pembicaraannya juga belum tuntas. Mudah-mudahan setelah Muktamar sudah mulai jelas," kata Lukmanul.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merampungkan komposisi menteri kabinet periode 2019-2024. Namun, PKB mengaku hingga kini belum diajak bicara oleh Jokowi.
Wasekjen DPP PKB Lukmanul Khakim merasa, hingga kini partainya belum diajak bicara presiden. "Terus terang untuk posisi menteri sampai hari ini belum dibicarakan jadi kami belum bisa kasih tahu. Karena memang pembicaraannya juga belum tuntas. Mudah-mudahan setelah Muktamar sudah mulai jelas," kata Lukmanul di Denpasar, Bali, Minggu (18/8).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
"Harapannya, iya kepingin banyak atau minimal tetap, tapi kita tidak tahu, kita hormati saja apa kata Presiden (Jokowi)," sambungnya.
Sementara untuk jumlah menteri berapa yang diinginkan PKB, Hakim juga belum bisa menjelaskan. Sebab, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum menceritakan.
"Belum juga, terus terang sampai hari ini, Cak Imin juga belum cerita, berbicara terkait dengan posisi menteri baik orangnya siapa, semuanya belum jelas, masih menunggu keputusan karena itu hak prerogatif Presiden (Jokowi)," imbuhnya.
Terkait isu PKB yang meminta jatah 10 Menteri. Hakim mengatakan, bahwa PKB tidak pernah meminta 10 Menteri.
"Sebenarnya bukan minta 10 menteri. Jadi tidak ada kalimat PKB meminta 10 Menteri, tidak ada. Yang ada mengusulkan nama-nama. Jadi kalau usulan berapa saja boleh tapi nanti yang menyeleksi tetap Bapak Presiden, kami tetap menghormati apapun yang dipilih bapak presiden," ungkapnya.
"Iya kalau yang kami dengar memang ada banyak nama yang diseleksi (PKB) kita tidak bisa sebut berapanya," tambah Hakim.
Saat ditanya soal pidato politik Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Kongres PDIP yang meminta jatah menteri lebih banyak dari partai lainnya. Hakim menjelaskan, bahwa hal tersebut sangat wajar.
"Tentu kami menghormati apa yang disampaikan Ibu Mega, beliau berhak menyampaikan keinginan-keinginannya karena memang Ibu Mega ini tahu positioning, karena PDIP suaranya terbanyak apalagi punya Ketua DPR," ujarnya.
"Jadi tentu saja kita hormati pilih-pilihan yang disampaikan oleh Ibu Mega. PKB dalam posisi menghormati apapun nanti yang menjadi keputusan atau kebijakan dari Bapak Presiden," ujar Hakim.
Baca juga:
Posisi Menteri Agama, Jatah PPP Atau PKB?
PPP Soal Jatah Menteri: Pokoknya Lebih dari Satu
Ketum NasDem Surya Paloh akan Hadiri Muktamar PKB di Bali
Disebut jadi Calon Menteri Jokowi, Edhy Prabowo Tegaskan Ikut Perintah Prabowo
Sekjen Parpol Koalisi Jokowi Bertemu Bahas Susunan Kabinet hingga Oposisi Gabung
Berharap Tak Dikurangi, PKB Ingin Jumlah Menteri Lebih dari Tiga
KPK Setuju Jaksa Agung Tak Lagi dari Parpol