PKS nilai parpol koalisi Jokowi ngotot gugat ke MK karena JK Cawapres ideal Jokowi
PKS akan tetap mendorong agar Pemilu 2019 ganti presiden. Menurutnya, kemenangan di Pilpres 2019 punya dampak besar ketimbang Pilpres 2014 lalu.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Jusuf Kalla adalah calon wakil presiden ideal untuk Joko Widodo. Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian mengatakan partai koalisi pendukung Jokowi berupaya melakukan gugatan soal masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu ke MK.
"Pak JK itu cawapres ideal. Makanya kemarin Hanura mengajukan judicial review agar Pak JK bisa dicalonkan lagi," kata Pipin di Resto Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/7).
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya.
Meski demikian, Pipin menegaskan, PKS akan tetap mendorong agar Pemilu 2019 ganti presiden. Menurutnya, kemenangan di Pilpres 2019 punya dampak besar ketimbang Pilpres 2014 lalu.
Sebab, pada 2023 akan digelar Pemilu Serentak yang artinya pemerintah akan menunjuk Penjabat atau Pelaksana Tugas kepala daerah. PKS tidak ingin polemik pengangkatan Sestama Lemhanas Komjen Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
"Bagi kami memang 2019, presiden 2019 itu memiliki kewenangan lebih besar dibanding 2014 karena pada tahun 2023 akan memilih Plt kurang lebih 280," tegasnya.
"Kalau gubernurnya kurang lebih 24 karena 2024 ada pilkada serentak gabung dengan pilpres dan pemilu. Sehingga ke depan kasus seperti Plt Jawa Barat akan terjadi," sambung Pipin.
Dorongan untuk menduetkan kembali JK dengan Jokowi mulai menguat. Namun, pencalonan JK terhalang aturan soal masa jabatan presiden dan wakil presiden. Aturan tersebut tercantum pada pasal 16 huruf dan huruf 227 huruf I UU Pemilu.
Baca juga:
Jokowi beri bocoran, salah satu nama cawapres adalah Cak Imin
Golkar minta Jokowi bahas cawapres bersama para ketum Parpol pengusung
Demokrat tawarkan AHY jadi cawapres dengan paket 3 in 1
Kemesraan Jokowi-Cak Imin saat main bowling di venue Asian Games Palembang
Jokowi disarankan pilih cawapres non parpol cegah perpecahan di koalisi
NasDem tak masalah Said Aqil jadi cawapres Jokowi