PKS setuju kontrak politik Partai Demokrat
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan, pihaknya sepakat dengan kontrak politik yang diajukan Partai Demokrat untuk mengusung capres-cawapres. Menurutnya, kontrak politik itu menjadi garansi arah koalisi yang jelas.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menuturkan, pihaknya sepakat dengan kontrak politik yang diajukan Partai Demokrat untuk mengusung capres-cawapres. Menurutnya, kontrak politik itu menjadi garansi arah koalisi yang jelas.
"Justru menurut saya itu perkara baik, di saat kita gabung, jangan cek kosong, ada kontrak politiknya, jadi arahnya terjaga," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (13/7).
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Partai apa yang menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
Mardani menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Partai Demokrat. Seperti pada poin pertama terkait ideologi capres-cawapres. Pada poin ini capres-cawapres yang diusung Demokrat harus memahami Pancasila sebagai dasar negara dan mengamalkannya secara utuh.
Menurutnya, Pancasila memang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa. Dia menampik PKS menggunakan politik identitas seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dengan aksi 212 dan sejenisnya.
"Setuju, setuju, karena memang Pancasila itu final konsensus bersama rumah kita bersama itu Pancasila, walaupun menggarisbawahi apa yang dilakukan ulama, habaib dan teman-teman 212 itu bukan politik identitas, itu bagian koreksi terhadap ketidak
adilan, kami tidak pernah menggunakan isu itu," kata dia.
Sebelumnya, Demokrat membuka opsi mendukung Prabowo Subianto di 2019. Tetapi, Demokrat akan meminta kesediaan capres dan cawapres untuk menandatangani kontrak politik dengan partai.
Poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres. Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.
Kedua di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan.
Ketiga, di bidang hukum dan keadilan. Rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.
Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Pertama, berharap pemimpin-pemimpin masa depan mendapatkan presiden dan wakil presiden taat konstitusi dan UU sistem ketatanegaraan yang berlaku.
Terakhir, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial dan sikap antiradikalisme persatuan bangsa dan kerukunan atau harmonisasi penting ditegakkan dalam kehidupan bangsa yang majemuk.
Baca juga:
PPP ke Demokrat: Kalau mau gabung ayo, daripada kesana kemari tak ada respons
Jelang pendaftaran Capres, PDIP intensifkan pertemuan dengan Demokrat
Ketua NasDem sebut kontrak politik Demokrat normatif, Jokowi sudah melakukan
Ketum PAN bantah koalisi Prabowo terkunci soal Cawapres
Soal kontrak politik Demokrat, Hanura nilai SBY kehabisan jurus