PKS: Tawaran Masuk Kabinet Jokowi dari Seorang Menteri yang juga Ketum Parpol

Menteri tersebut sekaligus ketua umum partai politik. Namun, dia tak mengungkap identitas ketum parpol yang dimaksud.

Seperti diketahui, di kabinet Jokowi ada tiga menteri yang menjabat sebagai ketua umum parpol. Yakni, Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.

"Sekarang memang berhembus isu PKS ditawari 2 posisi menteri. Kami telusuri info ini, katanya itu usulan dari seorang menteri yang juga ketum sebuah partai," ujar Sohibul.

Jokowi Setuju

Menurut dia, tawaran dua kursi menteri tersebut justru belum sampai ke PKS. Hanya saja, menurut informasi, Jokowi senang apabila PKS bisa masuk kabinet.

"Konon Pak Jokowi senang dengan usulan tersebut. Tapi entah bagaimana tiba-tiba info tersebut disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. Padahal tawaran tersebut belum sampai kepada kami. Jadi kami bingung," katanya lagi.

Namun, Sohibul menegaskan, PKS tetap kukuh pada pendirian akan tetap berada di luar pemerintahan. Sekali lagi, dia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi jika ingin mengajak partainya gabung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

"Kalau pun benar nanti ada tawaran tersebut maka sikap PKS sudah jelas yaitu mengucapkan terima kasih saja. Karena sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro kami akan berada di luar pemerintahan sampai periode kedua Pak Jokowi berakhir," tutup dia.

Awal Mula Isu Berhembus

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengakui mendengar ada perwakilan partainya ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo. Kholid menilai, sebagai partai oposisi komunikasi dengan pemerintah merupakan hal yang biasa.

"Itu perlu diperjelas siapa yang bertemu dan kapan, dan sebagainya. Kalau kami dengar memang ada komunikasi," ujar Kholid dalam diskusi yang digelar Lembaga Survei KedaiKopi di Jakarta, Minggu (23/10).

Kholid mengakui tawaran dari Jokowi agar PKS bergabung dengan kabinet merupakan hal yang biasa. Sejak periode pertama Jokowi, PKS telah ditawari kursi kabinet.

"Coba bayangkan kalau PKS juga bergabung, lalu siapa yang menjadi kekuatan oposisi?" imbuh Kholid.

Namun, PKS tegas posisinya sebagai oposisi pemerintah sampai tahun 2024. Meski tawaran dari Istana sering diterima, PKS tetap tidak goyah menjadi oposisi. Sikap dari Majelis Syuro menegaskan menjadi oposisi sampai 2024.

"Jadi kalau ada yang mau mengatakan apakah PKS akan masuk kabinet, loud and clear PKS menjadi partai oposisi hingga tahun 2024," pungkasnya.

PDIP tak menolak

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam momentum memperingati hari sumpah pemuda, sudah seharusnya semua pihak saat ini bergotong royong dan bekerja sama mengatasi masalah kebangsaan.

"Yang penting adalah bagaimana sekarang kita mengatasi persoalan pokok bangsa. Semua bekerja sama. Semua bergotong royong," kata Hasto, saat diwawancarai di Sekolah PDI Perjuangan , Jakarta, Jumat (28/10).

Dia meminta agar semua pihak untuk menunggu. Saat ini, semua energi harus terlebih dulu fokuskan untuk membantu sisa pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita tunggu momentum itu, dan mari kita berikan energi positif kita, bagi bangsa dan negara," ucapnya.

Saat ditanya apakah PDI Perjuangan setuju jika PKS masuk dalam kabinet, Hasto enggan menjawab secara detail. Dia meminta semua pihak agar tak bicara topik di luar isu Sumpah Pemuda.

"Itu kita sumpah pemuda jangan berbicara hal-hal di luar persatuan dan kesatuan bangsa," tegasnya.