Polda Jatim sebut tak akan tangani money politics di Pilkada serentak
Dijelaskan Djoko, Gakumdu ini terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan kejaksaan. Sehingga, semua perkara pidana yang menyangkut Pilkada, termasuk politik uang Gakumdu yang menangani.
Polda Jawa Timur siap menindak tegas praktik politik uang di Pilkada serentak 2018. Meski tidak bisa serta-merta menanganinya secara langsung. Terkait money politics, Kapolri Jendral Tito Karnavian juga sempat menginstruksikan jajarannya untuk tegas pada siapapun yang terlibat.
"Kapasitas kami menjaga keamanan (Pilkada). Artinya, kalau (money politics) kita temukan, kita serahkan ke Gakumdu (penegakan hukum terpadu)," kata Kabag Ops Dir Ops Polda Jawa Timur, AKBP Djoko DJ saat menghadiri Deklarasi Pilkada Damai yang Ramah HAM di kantor KPU Jawa Timur, Jalan Tenggilis, Surabaya, Kamis (19/4).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan wisuda anggota Polri di Turki? Acara tersebut diselenggarakan pada 26 Juli 2023 waktu setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
Dijelaskan Djoko, Gakumdu ini terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan kejaksaan. Sehingga, semua perkara pidana yang menyangkut Pilkada, termasuk politik uang Gakumdu yang menangani.
"Tergantung nanti tidak jatuhnya bagaimana. Kalau diserahkan ke Bawaslu, kalau itu cukup bagi Bawaslu merekomendasi, ya diserahkan ke pihak kepolisian," ucap perwira dua melati di pundak ini.
"Jadi tidak serta-merta polisi menangani, tidak. Diserahkan ke Bawaslu dulu, kalau itu memenuhi syarat, diserahkan ke kepolisian," tegas Djoko.
Seperti diketahui, pada 27 Maret lalu, kapolri, Jendral Tito Karnavian meminta anggotanya menindak tegas para pelaku politik uang di Pilkada serentak. Ini dikatakan Tito saat memberi sambutan di Launching Anugerah Jurnalistik Polri 2018 di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan.
"Paslon, kita harap bertanding dengan sehat dengan program. Siap menang, siap kalah. Tapi itu teori. Praktiknya siap menang dan nggak siap untuk kalah. Akhirnya menghalalkan segala cara, money politik salah satunya," ucap Tito kala itu.
Dan untuk mengantisipasi praktik politik uang di Pilkada serentak itu, Tito mengaku bahwa Polri sudah membentuk Satgas Anti-money Politics. "Mungkin tidak menyelesaikan masalah, paling tidak memberikan pelajaran," tandas Tito.
Baca juga:
Jelang pilkada serentak, Kapolri minta TNI-Polri terus kerja sama jaga keamanan
Makassar, Palopo dan Sidrap masuk daerah rawan di Pilkada serentak
Polda Jabar kumpulkan cagub cawagub bahas keamanan Pilkada
Kapolri: Pesta demokrasi itu senang-senang, tahun politik itu menakutkan
Panglima TNI: Percayalah, netralitas adalah segalanya