Politikus Arteria Dahlan Tak Setuju Jokowi Terbitkan Perppu UU KPK, Ini Alasannya
Dia juga menyinggung aksi demonstrasi besar yang menuntut pembatalan beberapa UU termasuk UU KPK. Arteria menilai demonstrasi itu jauh dari pemenuhan unsur kegentingan yang memaksa.
Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengaku tak sependapat dengan wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) untuk UU KPK. Dia pun meminta para 'pembisik' untuk tidak menjebak Presiden melakukan perbuatan inkonstitusional dengan menerbitkan Perppu.
"Kami juga ingin mengimbau pembisik Presiden, jangan sampai Presiden terjebak melakukan perbuatan inkonstitusional. Walau Perppu memang hak konstitusional, tapi ada legal basisnya," kata Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9)
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
Arteria menjelaskan, Perppu bisa dikeluarkan jika ada kegentingan yang memaksa. Lanjutnya, definisi keadaan memaksa itu kan adalah ketiadaan UU untuk menyelesaikan masalah hukum yang dibutuhkan dalam waktu cepat.
Dia juga menyinggung aksi demonstrasi besar yang menuntut pembatalan beberapa UU termasuk UU KPK. Arteria menilai demonstrasi itu jauh dari pemenuhan unsur kegentingan yang memaksa.
"Ditambah dengan revisi uu. Apa yang ketiadaan undang-undang, kekosongan hukum apa yang terjadi? Kan sama sekali tidak ada," ungkapnya.
Kendati demikian, Anggota Komisi III DPR itu mengaku akan menghormati apapun sikap presiden. Sebab, kata dia, Perppu adalah kewenangan dari presiden.
"Yang kami lakukan itu sama sekali tidak ada keberpihakan kami untuk melemahkan KPK, mengatakan bahwa ini ada pesanan dari pro koruptor. Karena kami bisa jelaskan pasal ini satu per satu dan kami bisa pastikan tidak ada pelemahan terhadap isu isu KPK," tandasnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
Baca juga:
Lima Ketum Parpol Sarankan Jokowi soal Perppu UU KPK jadi Opsi Terakhir
Batal Gelar Demo di DPR, BEM Nusantara Bakal Gugat UU KPK ke MK
Faisal Basri: RI Akan Alami Kemunduran Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK
Demokrat Nilai Tak Ada Urgensi Jokowi Terbitkan Perppu KPK
PKB Sebut Presiden Jokowi Tak Perlu Terbitkan Perpu UU KPK
Wasekjen PPP Sebut Demo Hal Biasa, Bukan Alasan Jokowi Terbitkan Perppu KPK